Ambon, Indolensa – Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang memangkas anggaran untuk membiayai program prioritasnya memicu gelombang aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Mereka menilai pemangkasan ini justru semakin menyulitkan masyarakat kecil.
Di Maluku, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa IAIN Ambon menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon, pada Kamis (20/2/2025) sekitar pukul 11.20 WIT. Para pendemo mengecam kebijakan pemangkasan anggaran ratusan triliun yang dinilai berdampak negatif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku.
“Yang paling menderita adalah rakyat kecil. Mereka masih terisolir dan tidak menikmati pembangunan karena anggaran dipangkas untuk program yang tidak tepat sasaran,” teriak salah satu orator aksi.
Mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan meminta DPRD Provinsi Maluku agar meneruskan tuntutan mereka kepada Presiden Prabowo. Mereka menilai kebijakan tersebut membuat kehidupan masyarakat semakin sulit.
“Kami datang ke sini untuk membela masyarakat. Hidup mereka semakin susah dan kecewa dengan kebijakan ini. Kami ingin bertemu pimpinan DPRD agar mereka menyampaikan suara kami ke pemerintah pusat,” ungkap salah satu demonstran.
Namun, saat hendak bertemu dengan pimpinan DPRD, para mahasiswa diberitahu bahwa seluruh anggota dewan sedang berada di Jakarta untuk menghadiri pelantikan Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa. Tidak terima dengan penjelasan tersebut, pendemo tetap bersikeras untuk masuk ke ruang rapat paripurna.
“Kami ingin masuk dan menyampaikan aspirasi kami. Biarkan mereka berpesta di pelantikan, kami tetap memperjuangkan kepentingan rakyat kecil,” seru pendemo.
Setelah negosiasi, Kepala Bagian Fasilitasi dan Penganggaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, Una Asagaaff, melakukan komunikasi dengan pimpinan dewan dan akhirnya mengizinkan 15 perwakilan demonstran untuk masuk ke ruang rapat paripurna. Namun, para pendemo yang dijaga ketat oleh puluhan aparat kepolisian tetap bersikeras agar seluruh peserta aksi diperbolehkan masuk.
“Kalau kami tidak diperbolehkan masuk, kami akan tidur di depan kantor DPRD sampai aspirasi kami didengar dan ditindaklanjuti,” tegas mereka.
Aksi ini menjadi bentuk protes mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil dan daerah tertinggal seperti Maluku.
