Ambon, Indolensa – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku mengundang partai politik (parpol), organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kemasyarakatan (Ormas), dan media massa untuk memberikan masukan terhadap kinerja pengawas dalam Pilkada 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Maluku, Daim Baco Rahawarin, mengatakan bahwa pihaknya ingin melibatkan berbagai elemen eksternal dalam evaluasi pembentukan dan kinerja jajaran penyelenggara pemilu.
“Kami ingin melibatkan pihak eksternal, termasuk pimpinan partai politik, OKP, Ormas, BEM, dan jurnalis, untuk memberikan masukan terkait evaluasi pembentukan serta kinerja pengawas pemilu,” ujar Daim di Ambon, Sabtu (1/2).
Evaluasi ini dilakukan dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada 1-3 Februari 2025 di Ambon. Pengawas yang dievaluasi meliputi panitia pengawas kecamatan (panwascam), pengawas kelurahan/desa (PKD), dan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) yang bertugas dalam Pilkada 2024.
Meskipun tahapan pemilihan telah selesai, Daim mengungkapkan bahwa masih ada sembilan perkara sengketa hasil pilkada yang tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, Bawaslu Maluku menilai penting untuk mengevaluasi kinerja pengawas ad hoc guna meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
“Kami berharap banyak masukan dan saran dari pihak eksternal terkait kinerja pengawas ad hoc dan hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya,” tambahnya.
Daim juga menekankan pentingnya peran media massa sebagai penyedia informasi awal yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan pencegahan serta penindakan terhadap potensi pelanggaran pemilu.
Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Maluku akan menyusun catatan rekomendatif serta rencana tindak lanjut (RTL) untuk memperkuat standar kerja jajaran pengawas ad hoc.
“Agar ke depan ada standar yang lebih baik bagi pengawas pemilu, masukan dari berbagai pihak sangat penting. Kami berterima kasih atas peran besar semua pihak dalam membantu Bawaslu meningkatkan kinerjanya,” tutup Daim.
