Masohi, Indolensa – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab Malteng) tengah menggenjot upaya menghadirkan layanan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakatnya, termasuk anak-anak di daerah pegunungan dan kepulauan. Upaya ini disampaikan langsung oleh Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, dalam pertemuan daring (Zoom Meeting) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Mu’ti, pada Senin (3/11/2025), di Kawasan Ina Marina Masohi.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Direktur Inovasi Sri Rejeki Widuri, dan Direktur SEAMOLEC Cahya Kusuma Ratih.
Bupati Zulkarnain memaparkan bahwa visi Pemkab Malteng yang berkaitan dengan pendidikan adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan terampil. Namun, tantangan terbesarnya adalah rentang kendali wilayah yang didominasi lautan, dengan luas lautan mencapai 95%.
Tantangan spesifik di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang disorot Bupati meliputi:
- Distribusi guru yang belum merata.
- Kualitas pembelajaran yang belum sesuai kebutuhan pelajar.
- Pelatihan guru dan akses internet yang sangat terbatas.
Bupati mengungkapkan bahwa Pemda harus mencari solusi bagi 47.000 anak pelajar yang tersebar di 395 Sekolah Dasar dan 45 Madrasah agar mereka mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Malteng telah mengambil langkah-langkah inovatif, responsif, dan humanis.
“Beberapa diantaranya adalah membuka akses digital di daerah 3T melalui Starlink. Sudah 30 unit Starlink yang disalurkan ke sekolah-sekolah dan kami masih butuh bantuan pemerintah pusat untuk lebih maksimal lagi,” ungkap Bupati.
Inisiatif ini disambut baik oleh Menteri Abdul Mu’ti. Menteri mengapresiasi teknologi yang bermanfaat dalam mengatasi keterbatasan geografis dan berkomitmen untuk terus memperluas pelatihan kompetensi guru.
“Kami sudah membuat kebijakan bahwa dalam satu minggu ada satu hari belajar guru di mana pada hari itu guru tidak harus mengajar tetapi memanfaatkan waktu untuk belajar,” tukas Menteri Abdul Mu’ti, sembari mengharapkan partisipasi semesta masyarakat dalam meningkatkan semangat belajar anak.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan Komisi X ingin ikut serta dalam upaya memeratakan pendidikan, menjadikan digitalisasi dan inovasi sebagai kunci di daerah 3T.
Hetifah memaparkan rekomendasi Komisi X kepada Kementerian Pendidikan:
- Mendesak pemerintah melakukan percepatan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan dasar secara terintegrasi dan layak, termasuk perpustakaan, laboratorium, serta akses terhadap listrik, air bersih, dan internet.
- Mendorong kerja sama agar guru Non-ASN dapat dibiayai oleh Dana BOS atau anggaran pemerintah daerah, serta memadukannya dengan program relawan pendidikan.
Politisi Golkar ini menutup dengan penekanan bahwa Komisi X akan berupaya agar alokasi anggaran untuk daerah kepulauan, daerah 3T, dan daerah termarginal perlu diperkuat agar tepat guna dan tepat sasaran.
