Delapan Fraksi DPRD Malteng Terima Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024

Masohi, Indolensa — Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah secara resmi menerima Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Kata Akhir Fraksi yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Maluku Tengah, Rabu (8/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, melalui Sekretaris Daerah Rakib Sahubawa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas sinergi dan dukungan selama pelaksanaan program pembangunan tahun 2024.

“Dukungan dari DPRD telah memberikan kontribusi nyata dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah,” ungkap Zulkarnain dalam sambutan tertulisnya.

Bupati Zulkarnain mengakui bahwa pelaksanaan program tahun 2024 penuh dinamika dan tantangan. Namun, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan seluruh kegiatan secara efektif, transparan, dan akuntabel, guna mewujudkan visi daerah:

“Membangun Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera, Rukun, dan Berkeadilan.”

Ia menyebut sejumlah fokus utama pembangunan daerah, di antaranya penanganan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran, peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, percepatan penurunan stunting, serta penguatan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Zulkarnain menegaskan bahwa arah kebijakan Pemkab Maluku Tengah akan terus diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, antara lain melalui:

  • Program Makanan Bergizi Gratis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,
  • Sekolah Rakyat sebagai wujud pemerataan akses dan mutu pendidikan,
  • Penguatan Ketahanan Pangan dan Hilirisasi Komoditas untuk kemandirian ekonomi masyarakat,
  • Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, serta
  • Pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus siap menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan ke depan.

“Dibutuhkan sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Zulkarnain menekankan komitmen Pemkab Maluku Tengah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.