*Nabire, 21 Agustus 2025* — Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak menggelar **Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Kabupaten Nabire Tahun 2025**, Kamis (21/8/2025), bertempat di Rumah Makan Sari Kuring, Nabire. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIT ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perwakilan instansi terkait.
Hadir dalam rapat tersebut, Staf Ahli Bidang Administrasi Umum Kabupaten Nabire **Syarifudin SP** yang mewakili Bupati Nabire sekaligus membuka secara resmi kegiatan, **Jose Rizal** selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, **Mahessa Abdurachim Husin** selaku Analis Keimigrasian Ahli Muda mewakili Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Papua, **Janny Herold Maturbongs** selaku Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Biak, serta **Patricia Ester Rumbiak** selaku Kasubsi Registrasi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jayapura yang mewakili Kepala Rudenim Jayapura.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Biak, Jose Rizal, menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pengawasan orang asing di wilayah Nabire. Sementara itu, Syarifudin SP menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap penguatan peran TIMPORA dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pada sesi pemaparan, **Patricia Ester Rumbiak** menjelaskan peran Rudenim dalam mendukung kerja TIMPORA, khususnya terkait penanganan orang asing bermasalah. Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran keimigrasian, seperti tidak memiliki izin tinggal atau bekerja tanpa izin, akan dikenai tindakan administratif keimigrasian (TAK). Orang asing yang dikenai tindakan tersebut akan ditempatkan sementara di Rudenim sebelum proses hukum atau pemulangan.
Materi berikutnya disampaikan oleh **Mahessa Abdurachim Husin** dari Kanwil Ditjen Imigrasi Papua. Ia memaparkan peran strategis Kanwil dalam mendukung TIMPORA kabupaten, antara lain sebagai koordinator, pembina, fasilitator sinergi antar-instansi, serta pengendali kebijakan pengawasan orang asing di tingkat daerah.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab mengenai dinamika pelaksanaan pengawasan orang asing di lapangan. Melalui forum ini, diharapkan setiap instansi terkait dapat memperkuat sinergi dan bertukar informasi demi terciptanya pengawasan orang asing yang lebih optimal di Kabupaten Nabire. (Snn)
