SERAM BAGIAN BARAT, INDOLENSA – Konflik agraria yang tak kunjung diselesaikan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) memicu gejolak sosial. Kebijakan kontroversial Bupati dan DPRD setempat berupa surat rekomendasi penangguhan aktivitas perusahaan, berbuntut pada pemalangan jalan oleh masyarakat yang kecewa.
Sejumlah pekerja yang dirumahkan akibat konflik ini mendesak Bupati dan DPRD bertanggung jawab atas nasib mereka yang kini menggantung tanpa kejelasan.
“Bupati dan DPRD seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bukan malah membuat kebijakan yang merugikan warga lokal,” tegas Yanto Lemosol, Koordinator Pemerhati Investasi Maluku, Jumat (22/7/2025).
Menurut Lemosol, keputusan sepihak untuk mengeluarkan surat penangguhan terhadap perusahaan bukan hanya berdampak pada korporasi, namun juga memukul masyarakat luas, khususnya para tenaga kerja lokal yang kini kehilangan penghasilan.
“Kebijakan tanpa solusi justru memicu ketidakpercayaan publik terhadap dua lembaga strategis daerah itu,” katanya.
Selain memicu keresahan sosial, situasi ini disebut Lemosol berpotensi menggerus kepercayaan investor terhadap daerah. Hal ini dinilai berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi lokal, apalagi di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.
Ia meminta Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi untuk segera turun tangan dengan memanggil dan mengevaluasi kinerja Bupati SBB, yang dinilai gagal menyelesaikan berbagai persoalan strategis di wilayahnya.
“Kalau dibiarkan, bukan hanya iklim investasi yang rusak, tetapi juga stabilitas sosial akan terancam,” pungkasnya.
