(Opini)
Oleh: Saifuddin
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dikenal dengan julukan “Serumpun Sebalai,” memasuki usia 24 tahun—usia yang relatif muda jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dalam rentang waktu tersebut, provinsi ini telah dipimpin oleh empat gubernur, dan pada 2024 mendatang, Pilkada Bangka Belitung kembali digelar. Pemilihan kali ini diprediksi akan menjadi arena penting bagi kandidat untuk menyampaikan visi terkait tantangan ekonomi dan tata kelola sumber daya alam.
Timah telah lama menjadi penopang utama perekonomian Bangka Belitung, sehingga isu terkait tata niaga timah akan menjadi salah satu topik sentral dalam Pilgub 2024. Dua pendekatan utama kemungkinan akan muncul dari isu ini: pertama, penggunaan isu timah untuk menyerang lawan politik melalui kampanye negatif atau political decay. Kedua, mengangkat tata kelola timah sebagai agenda kampanye untuk menawarkan solusi yang dapat memperbaiki sektor ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan mayoritas penduduk Bangka Belitung bergantung pada sektor pertambangan, kebijakan yang tepat terkait tata niaga timah akan menjadi kunci keberhasilan ekonomi di masa mendatang. Para kandidat perlu mengajukan program yang solutif dan jelas terkait pengelolaan sektor ini, demi meyakinkan masyarakat bahwa perubahan yang mereka tawarkan dapat berdampak positif pada ekonomi daerah.
Menjelang Pilgub 2024, konstelasi politik di Bangka Belitung tak terlepas dari dinamika politik nasional. Pada Pilpres 2024, terbentuk tiga koalisi besar: Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan PKB; Koalisi Keberlanjutan yang mengusung Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat; serta koalisi yang dipimpin oleh PDIP bersama Hanura dan PPP. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah koalisi di tingkat nasional ini akan mempengaruhi politik lokal Bangka Belitung?
Mengacu pada teori politik David Easton dalam The Political System, koalisi di negara dengan demokrasi transisi seperti Indonesia jarang bersifat permanen. Dinamika politik lokal bisa saja berbeda dengan peta koalisi nasional, mengikuti kepentingan dan kekuatan partai di daerah. Di Bangka Belitung, komposisi koalisi bisa berubah seiring dengan munculnya calon-calon kuat yang memiliki basis politik lokal.
Persaingan dalam Pilgub Bangka Belitung kemungkinan besar akan terjadi antara dua tokoh penting: Erzaldi Rosman, mantan gubernur dan Ketua DPD Gerindra Bangka Belitung, serta Hidayat Arsani, mantan wakil gubernur dari Golkar. Jika keduanya maju, maka dinamika politik lokal bisa lebih kompleks, mengingat kekuatan politik dan pengaruh keduanya di masyarakat.
Erzaldi Rosman, yang baru menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur pada 2022, masih menjadi figur yang kuat di tengah masyarakat Bangka Belitung. Prestasi Erzaldi dalam menangani pandemi Covid-19, yang kala itu mendapat apresiasi bersama beberapa gubernur lainnya seperti Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa, akan menjadi modal penting bagi dirinya untuk kembali bersaing di Pilgub 2024.
Dukungan politik juga menguat setelah kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 di Bangka Belitung, yang sejalan dengan dukungan politik Erzaldi melalui Gerindra. Selain itu, keberhasilan istrinya, Melati Erzaldi, yang berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari Gerindra, memperkuat basis politik Erzaldi. Hal ini memberikan tambahan modal politik dan sosial yang kuat baginya untuk kembali maju dalam kontestasi politik daerah.
Selain modal politik yang kuat, Erzaldi dikenal memiliki jaringan sosial yang luas di berbagai lapisan masyarakat. Keberhasilan menjaga kedekatan dengan masyarakat ini merupakan salah satu kekuatan utama yang membuatnya menjadi figur yang diperhitungkan dalam Pilgub 2024.
Erzaldi Rosman dipandang sebagai salah satu kandidat potensial dalam Pilgub Bangka Belitung 2024. Dengan rekam jejak prestasi, modal sosial, dan dukungan politik yang solid, Erzaldi memiliki kekuatan untuk melanjutkan pembangunan di provinsi ini. Pilgub 2024 akan menjadi ajang penting bagi masyarakat Bangka Belitung untuk menentukan arah masa depan daerah, dan Erzaldi bisa menjadi salah satu sosok kunci dalam mewujudkan visi tersebut.
Penulis: Saifuddin (Direktur Eksekutif LKiS)
Penulis buku: Politik Tanpa Identitas, Obituari Demokrasi, Elegi Demokrasi, Catatan Cacat-an Demokrasi
(T-APPI)
