Ambon, Indolensa — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku menjadi momentum bagi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk kembali menegaskan orientasi pembangunan: bukan mengejar proyek terbesar, melainkan menghadirkan manfaat terbesar bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Plt. Kepala BPJN Maluku Ir. Muh. Ulwan Talaohu, S.T., M.T., saat membacakan sambutan pada upacara peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan BPJN Maluku, Senin (17/8/2026).
Dalam sambutannya, Ulwan mengawali dengan mengajak seluruh peserta upacara mendoakan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa bumi.
“Di tengah rasa syukur pagi ini, hati dan doa kita juga bersama saudara-saudara kita di NTT. Semoga mereka segera pulih dan bangkit kembali,” ujar Ulwan.
Ulwan kemudian mengingatkan kembali empat pedoman yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam momentum peringatan HUT ke-81 RI, yakni menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga kepentingan utama bangsa, mengatasi kesulitan rakyat secepat mungkin, serta bekerja untuk rakyat, anak-anak dan cucu bangsa.
Bagi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, pesan tersebut harus diterjemahkan dalam satu pertanyaan sederhana: apakah pekerjaan pemerintah benar-benar memudahkan kehidupan rakyat?
Menurut Ulwan, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata-mata dapat diukur dari nilai anggaran, luas pekerjaan maupun besarnya konstruksi yang dibangun.
“Pekerjaan kita selesai ketika air benar-benar sampai ke sawah, ketika jalan benar-benar mendekatkan warga ke sekolah, ke pasar, dan ke berbagai kesempatan ekonomi,” tegasnya.
Karena itu, pembangunan infrastruktur harus memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah capaian Kementerian PU, antara lain penanganan lebih dari 12.700 kilometer jaringan irigasi yang melayani sekitar 780.000 hektare sawah, pembangunan ribuan pompa irigasi, percepatan penyelesaian 15 bendungan, serta pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan nasional.
Ulwan juga menekankan pentingnya kehadiran negara ketika masyarakat menghadapi bencana.
Menurutnya, dalam kondisi darurat, masyarakat tidak membutuhkan penjelasan yang panjang. Yang dibutuhkan adalah tindakan cepat untuk mengembalikan kehidupan mereka agar segera normal.
“Rakyat tidak butuh penjelasan panjang, rakyat butuh negara hadir dan bekerja: membuka akses jalan yang terputus, memulihkan air bersih, memperbaiki hunian, mengaktifkan kembali sekolah, dan membantu kehidupan warga kembali normal,” katanya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dimensi kemanusiaan yang tidak kalah penting dari aspek teknis.
Jalan, jembatan, irigasi, air bersih dan berbagai infrastruktur publik pada akhirnya harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Bukan Proyek Terbesar, Tapi Manfaat Terbesar”
Dalam sambutannya, Ulwan menegaskan prinsip yang menjadi pesan utama peringatan HUT RI di lingkungan BPJN Maluku.
“Yang kita cari bukan proyek yang paling besar. Yang kita cari adalah manfaat yang paling besar untuk rakyat.”
Menurutnya, prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam setiap tahapan pembangunan.
Setiap rupiah anggaran negara, kata dia, harus digunakan secara efisien, terarah dan terukur. Pemborosan maupun kebocoran anggaran harus dicegah.
Pembangunan juga tidak boleh hanya mengejar target fisik dan serapan anggaran, tetapi harus mempertimbangkan kualitas pekerjaan serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Ulwan turut menekankan pentingnya integritas bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian PU.
Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Integritas terlihat dari keputusan sehari-hari: menjaga uang rakyat, menjaga mutu pekerjaan, tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak mengambil yang bukan hak, dan berani menindak tegas setiap penyimpangan,” tegasnya.
Ia meminta seluruh jajaran BPJN Maluku menjaga kualitas pekerjaan sekaligus memastikan setiap proses pembangunan berjalan sesuai aturan.
Birokrasi, lanjutnya, harus hadir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan menciptakan persoalan baru.
Karena itu, aparatur diminta bekerja cepat tetapi tetap berhati-hati, efisien tanpa mengorbankan kualitas, serta mencari solusi tanpa mengambil jalan pintas yang melanggar ketentuan.
Mengakhiri sambutannya, Ulwan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai, jajaran Kementerian PU serta para purnabakti atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan.
Ia menegaskan bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati melalui upacara setiap 17 Agustus.
Kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati setiap tahun. Kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, agar republik ini tidak hanya berdiri, tetapi terus hadir, bermanfaat, dan melayani rakyatnya,” pungkas Ulwan.
Bagi BPJN Maluku, pesan tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan jalan dan infrastruktur bukan sekadar soal beton, aspal, anggaran, atau panjang ruas yang dibangun. Ukuran akhirnya adalah satu: seberapa jauh pembangunan mampu membuat kehidupan rakyat menjadi lebih mudah dan lebih baik.
