Ambon, Indolensa — Akses masyarakat Maluku terhadap layanan keuangan terus mengalami perkembangan. Namun, peningkatan akses tersebut belum sepenuhnya diikuti tingkat literasi keuangan yang setara dengan rata-rata nasional.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Maluku tercatat 63,87 persen. Sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 87,59 persen.
Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional. Indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Data tersebut dipaparkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Haramain Billady, dalam pertemuan Bahas Kondisi Ekonomi dan Keuangan (Bastori) Triwulan II 2026 di Ambon, Rabu (12/8/2026).
Menurut Haramain, kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang telah memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi pemahaman terhadap produk, manfaat, serta risikonya masih perlu diperkuat.
Karena itu, OJK Maluku bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus memperluas program edukasi dan akses keuangan kepada masyarakat.
Hingga Juli 2026, OJK Maluku telah melaksanakan 76 kegiatan edukasi keuangan dengan melibatkan sekitar 8.500 peserta dari berbagai kelompok masyarakat.
Peserta kegiatan tersebut berasal dari kalangan pelajar, perempuan, petani, nelayan hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Perluasan akses juga terlihat dari sejumlah program yang telah berjalan. Program Simpanan Pelajar (SimPel), misalnya, telah mencatat 33.470 rekening dengan total saldo Rp17,70 miliar.
Sementara jaringan Agen Laku Pandai telah mencapai 7.316 agen di seluruh Maluku, atau meningkat 3,45 persen secara tahunan.
Untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran mencapai Rp649,58 miliar kepada 12.148 debitur.
Penggunaan transaksi digital juga terus berkembang. Hingga periode pelaporan, sebanyak 117.636 merchant QRIS telah terdaftar, meningkat 8,08 persen sepanjang tahun.
OJK juga mendorong program pembiayaan yang menyasar kelompok masyarakat tertentu. Program KUM Kreatif yang memberikan subsidi bunga 100 persen bagi pelaku UMKM kreatif di Maluku Tengah dan Kota Tual telah menyalurkan Rp6,16 miliar kepada 377 debitur.
Selain itu, program BETA atau Baku Kele Pekerei Rentan Ambon telah menyalurkan Rp2,94 miliar untuk mendukung pekerja sektor informal.
Penguatan akses keuangan juga dilakukan melalui sinergi program Ekosistem Keuangan Inklusif dan Kampung Nelayan Merah Putih, terutama untuk memperluas layanan keuangan bagi masyarakat pesisir.
Penguatan literasi keuangan turut dilakukan melalui rangkaian Bulan Literasi Keuangan 2026 dengan tema “Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas”.
Program tersebut mencakup peluncuran modul literasi keuangan di sekolah, pelatihan pelatih, kampanye melalui media sosial hingga peringatan Hari Indonesia Menabung.
Haramain mengatakan, peningkatan literasi menjadi penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga harus memahami manfaat, risiko dan legalitas produk yang digunakan.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat akses keuangan ke daerah-daerah terpencil, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta melindungi konsumen dari praktik keuangan ilegal,” ujarnya.
Dengan demikian, perluasan inklusi keuangan di Maluku diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman masyarakat agar akses terhadap layanan keuangan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
