Sukabumi, Indolensa – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2026 tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik maupun capaian pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Akselerasi Urusan Daerah melalui Integrasi, Sinkronisasi, dan Inovasi (AUDISI) yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sukabumi di Bale Pangripta, Palabuhanratu, Selasa (23/6/2026).
Menurut Ade, kondisi fiskal yang terbatas justru harus menjadi pemicu bagi seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih efektif, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan program pembangunan.
“Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kinerja pelayanan publik. Efisiensi harus menjadi tantangan bagi kita untuk bekerja lebih cerdas, lebih taktis, dan tetap fokus pada pencapaian target pembangunan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, melainkan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mampu memaksimalkan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, membangun kolaborasi, dan menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dorong Kolaborasi dan Inovasi
Dalam kesempatan tersebut, Ade mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memperkuat sinergi lintas sektor, menjaga integritas, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa visi Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah) hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama yang solid antarlembaga serta komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kolaborasi menjadi kunci. Setiap perangkat daerah harus mampu menyelaraskan program, menghindari tumpang tindih kegiatan, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ade juga mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan pemerintah.
AUDISI Jadi Forum Penyelarasan Program
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Sukabumi, Toha Wildan Athoilah, mengatakan bahwa forum AUDISI diselenggarakan sebagai ruang koordinasi dan penyamaan persepsi antarperangkat daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, integrasi, sinkronisasi, dan inovasi menjadi faktor penting agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.
“Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan membangun komitmen bersama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Ia berharap melalui forum tersebut seluruh perangkat daerah dapat menyusun strategi pembangunan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil sehingga target-target pembangunan daerah tetap dapat tercapai meski di tengah keterbatasan anggaran.
Kegiatan AUDISI diikuti oleh sejumlah pimpinan perangkat daerah, pejabat perencana, serta unsur terkait lainnya yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berupaya memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan daerah.
Pernyataan Sekda Sukabumi mencerminkan tantangan yang saat ini dihadapi banyak pemerintah daerah di Indonesia, yakni menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran. Dalam kondisi tersebut, ukuran keberhasilan pemerintah tidak lagi semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, melainkan kemampuan mengelola sumber daya secara efektif dan inovatif.
Forum AUDISI yang mengedepankan integrasi, sinkronisasi, dan inovasi menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah. Selama ini, salah satu hambatan pembangunan daerah sering kali berasal dari lemahnya koordinasi dan tumpang tindih program yang menyebabkan penggunaan anggaran menjadi kurang optimal.
Di sisi lain, pesan tentang pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik menjadi relevan karena masyarakat tetap menuntut layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas meskipun pemerintah melakukan efisiensi belanja. Karena itu, inovasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi strategi penting agar efisiensi tidak berujung pada penurunan pelayanan.
Bagi Kabupaten Sukabumi, keberhasilan menerjemahkan kebijakan efisiensi ke dalam program yang efektif akan menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mewujudkan visi pembangunan daerah yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah.
