Ambon, Indolensa – Perkembangan teknologi keuangan digital yang semakin pesat membuka peluang baru bagi masyarakat dalam mengakses berbagai instrumen investasi, termasuk aset kripto. Namun di balik peluang tersebut, tersimpan risiko yang tidak kecil apabila tidak diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan yang memadai.
Berangkat dari kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menggelar Digital Financial Literacy (DFL) di Universitas Pattimura Ambon sebagai bagian dari rangkaian Bulan Literasi Keuangan 2026.
Kegiatan yang diikuti sekitar 400 mahasiswa dan sivitas akademika itu menjadi salah satu langkah OJK memperluas pemerataan literasi keuangan digital di kawasan Indonesia Timur, khususnya mengenai aset kripto yang kini semakin diminati kalangan generasi muda.
Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady mengatakan perkembangan industri keuangan digital harus diiringi peningkatan kualitas literasi masyarakat agar mampu memahami manfaat sekaligus risiko setiap produk keuangan.
“OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan melalui berbagai program edukasi, termasuk literasi aset kripto. Kami berharap generasi muda mampu memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab,” ujarnya di Ambon.
Menurut Haramain, edukasi tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab regulator. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri jasa keuangan, akademisi, komunitas hingga media agar masyarakat tidak sekadar menjadi pengguna layanan keuangan digital, tetapi juga mampu mengambil keputusan investasi secara rasional.
Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diperkenalkan pada berbagai aspek investasi digital, mulai dari peluang pengembangan teknologi blockchain, mekanisme perdagangan aset kripto, hingga pentingnya perlindungan konsumen di era digital.
Kuliah umum menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Ludy Arlianto, Chief Financial Officer Indonesia Crypto Exchange (ICEX) Rizky Indraprasto, Legal, Compliance and Government Relations PT Kripto Maksima Koin Eveline Shinta, serta Head of Marketing PT Multikripto Exchange Indonesia Vincent.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengingatkan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap aset digital harus diimbangi dengan pemahaman risiko investasi.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal maupun penipuan digital akibat minimnya pengetahuan mengenai mekanisme investasi dan keamanan transaksi elektronik.
“Aset kripto memiliki karakteristik high risk high return dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Karena itu masyarakat harus memahami cara kerjanya sebelum memutuskan untuk berinvestasi,” katanya.
Ia menambahkan, kemampuan mengenali risiko menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan.
Pemilihan Ambon sebagai lokasi penyelenggaraan DFL juga dinilai strategis sebagai bagian dari pemerataan akses edukasi keuangan digital di kawasan timur Indonesia yang selama ini masih memiliki tantangan dalam aspek literasi dan inklusi keuangan.
Melalui kegiatan tersebut, OJK berharap generasi muda Maluku mampu menjadi kelompok masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial sekaligus memiliki kemampuan mengambil keputusan investasi secara cerdas, legal, dan bertanggung jawab.
Perkembangan aset kripto di Indonesia tidak lagi menjadi fenomena yang hanya terjadi di kota-kota besar. Minat masyarakat di wilayah timur Indonesia juga terus meningkat seiring berkembangnya platform investasi digital dan kemudahan akses internet.
Namun, peningkatan jumlah investor tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas literasi keuangan. Kondisi inilah yang kerap dimanfaatkan pelaku investasi ilegal, penipuan berkedok aset digital, hingga berbagai skema keuangan yang merugikan masyarakat.
Karena itu, pendekatan OJK yang mengedepankan edukasi sejak lingkungan kampus menjadi langkah strategis. Mahasiswa merupakan kelompok yang relatif cepat mengadopsi teknologi digital, tetapi juga menjadi kelompok yang rentan terhadap informasi investasi yang menyesatkan apabila tidak memiliki bekal literasi yang memadai.
Ke depan, tantangan terbesar bukan sekadar meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan keuangan digital, melainkan memastikan mereka memahami risiko, hak, kewajiban, serta mampu membedakan antara investasi legal dan praktik keuangan ilegal. Literasi yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya ekosistem keuangan digital yang sehat, aman, inklusif, dan berkelanjutan di Maluku maupun Indonesia.
