Ambon, Indolensa – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku memperkuat sinergi kelembagaan sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku di Ambon, Kamis (5/3/2026).
Kedatangan Kepala OJK Maluku disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai momentum mempererat komunikasi sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi.
Silaturahmi tersebut tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan kepemimpinan dan membangun hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya kolaborasi dalam mendukung pengawasan sektor jasa keuangan serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis di bidang masing-masing, OJK dan BPKP dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di Provinsi Maluku.
Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas tata kelola, pengawasan, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Rangkaian kunjungan kerja tersebut ditutup dengan pertukaran cenderamata berupa plakat antara Kepala OJK Provinsi Maluku dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku. Penyerahan plakat secara simbolis menjadi wujud komitmen kedua lembaga untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam menjalankan tugas serta fungsi masing-masing.
Melalui sinergi yang semakin erat, OJK dan BPKP Maluku diharapkan dapat terus mendukung terciptanya sistem pengawasan yang efektif, tata kelola pemerintahan yang baik, serta iklim ekonomi yang sehat guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Di tengah semakin kompleksnya tantangan ekonomi dan tata kelola pemerintahan, kolaborasi antarlembaga menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. OJK memiliki mandat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan melindungi konsumen, sementara BPKP berperan memperkuat sistem pengawasan intern pemerintah serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Sinergi kedua institusi tersebut memiliki arti strategis bagi Maluku yang tengah mendorong pertumbuhan investasi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi daerah. Komunikasi yang baik akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Lebih dari sekadar kunjungan seremonial, pertemuan ini mencerminkan pentingnya membangun jejaring kerja antarinstansi sebagai fondasi pemerintahan yang efektif. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi Maluku yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
