Ambon, Indolensa – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menerima audiensi dari Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku di Ruang Tamu Kapolda pada Senin (1/12/2025). Pertemuan strategis ini menjadi ruang dialog mendalam mengenai dinamika kepemudaan, eskalasi konflik di daerah, dan strategi kolaborasi untuk menjaga stabilitas keamanan.
Kapolda didampingi oleh para pejabat utama Polda, termasuk Direktur Intelkam dan Direktur Reskrimum. Sementara KNPI dipimpin oleh Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kalean Lessy, beserta jajaran pengurus.
Arman Kalean Lessy menyampaikan apresiasi sekaligus keprihatinan KNPI atas meningkatnya eskalasi konflik yang melibatkan anak muda di beberapa wilayah Maluku.
Ia menilai, kegiatan pemuda yang bersifat sporadis tanpa melihat akar sosial justru kerap memicu friksi baru. Selain itu, Arman menyinggung merosotnya otoritas simbol budaya lokal seperti raja-raja adat yang kini hanya diposisikan sebagai “pemadam kebakaran reaktif.”
Pembentukan Komisi Antisipasi Konflik yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, tokoh adat, dan pemuda.
Bhabinkamtibmas perlu mendapatkan pembekalan berbasis akademik dan budaya agar pendekatan mereka lebih tepat sasaran di akar rumput.
KNPI menegaskan kesiapan untuk berperan sebagai Listen Officer (Pelapor Dini) dinamika sosial di lapangan guna membantu deteksi dan pencegahan konflik.
Menanggapi masukan KNPI, Kapolda Irjen Dadang Hartanto menyampaikan terima kasih atas analisis konstruktif yang diberikan. Ia mengakui bahwa, meskipun statistik menunjukkan gangguan Kamtibmas menurun, upaya Polri belum menyentuh akar utama permasalahan.
Kapolda menjelaskan bahwa konflik di Maluku sering membesar bukan karena skala tindak pidana, melainkan karena identitas kelompok dilekatkan pada pelaku individu.
”Tindak kriminal yang dilakukan individu sering dipersepsikan sebagai tindakan kelompok tertentu, sehingga memicu sentimen balas dendam. Identitas kelompok, baik berbasis lokasi, marga, maupun komunitas, menjadi faktor yang memperkuat gesekan horizontal,” jelas Kapolda.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum Polri harus berdasarkan alat bukti, dan ketidaksabaran publik sering memperburuk masalah.
Irjen Dadang Hartanto memaparkan solusi yang tengah diinisiasi Polda Maluku, yaitu program Baileo Emarina (Rumah Damai).
Program ini dirancang sebagai ruang dialog budaya untuk mempertemukan kelompok yang rawan bersinggungan. Di Baileo Emarina, permasalahan individu tidak boleh dibawa ke ranah identitas kelompok.
”Masing-masing pihak duduk berdampingan untuk mencari solusi, membangun kepercayaan, dan menghidupkan kembali nilai orang basudara dan pela gandong nilai fundamental dalam membangun kedamaian Maluku,” papar Kapolda.
Kapolda menegaskan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan keterlibatan aktif pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan pendidik untuk membangun kohesivitas sosial sejak dini. Ia menutup pertemuan dengan mengapresiasi keberagaman dalam KNPI, menyebutnya sebagai jembatan untuk membentuk pemuda Maluku yang cinta damai dan menjadi masa depan daerah.
