Cyber88||Ambon – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja bersama sejumlah instansi sektor transportasi untuk membahas kesiapan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Namun, ketidakhadiran perwakilan PT Pelni dalam rapat tersebut memicu kekecewaan dan kritik dari pimpinan komisi.
Rapat berlangsung pada Senin (01/12/2025) dengan menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Maluku, General Manager PT Injourney Cabang Bandar Udara Pattimura, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, serta Direktur Utama PD Panca Karya. PT Pelni, yang dinilai sebagai salah satu operator transportasi utama di Maluku, tidak hadir tanpa keterangan teknis.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyampaikan keberatan keras terhadap absennya Pelni dalam agenda rapat yang dinilai krusial.
“Kami sayangkan ketidakhadiran PT Pelni hari ini. Kami sudah meminta agar besok hadir, karena kami perlu mengetahui kesiapan mereka,” tegas Alhidayat.
Menurutnya, momen Nataru merupakan periode dengan lonjakan penumpang tertinggi di Maluku, sehingga seluruh operator transportasi laut, udara, dan darat harus terlibat aktif dalam koordinasi dan persiapan layanan.
“Ini tanggal 1 Desember. Masih ada waktu dua minggu, tapi semua harus disiapkan. Rute, kapasitas, mekanisme layanan, hingga pengamanan arus penumpang harus jelas,” lanjutnya.
Selain kesiapan armada, Komisi III juga menyoroti adanya perbedaan tarif yang diberlakukan di sejumlah pelabuhan penyeberangan di Maluku. DPRD menilai hal itu tidak boleh terjadi karena dapat membebani masyarakat, terlebih memasuki musim liburan dan mudik Natal.
“Kami meminta Dinas Perhubungan untuk menyamakan tarif per Januari 2026 sesuai keputusan gubernur. Tidak boleh ada perbedaan harga,” tegas Alhidayat.
Ia menambahkan, apabila ada perubahan tarif berdasarkan kondisi tertentu, maka harus melalui keputusan resmi dan bukan penetapan sepihak.
“Semua harus sama. Jika ada penyesuaian, harus melalui mekanisme resmi dan ditetapkan gubernur,” tegasnya.
Melalui rapat ini, DPRD menegaskan bahwa pelayanan transportasi yang aman, terjangkau, dan terkoordinasi adalah hal penting untuk menunjang mobilitas masyarakat Maluku selama Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
DPRD juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku memastikan: Standarisasi tarif pelabuhan, Kejelasan kapasitas dan jadwal armada laut dan udara, Koordinasi lintas operator transportasi, dan Pengawasan keamanan layanan publik.
Rapat lanjutan akan digelar untuk mendengar paparan resmi PT Pelni terkait kesiapan jadwal kapal, rute, dan estimasi jumlah penumpang selama masa angkutan Nataru 2025–2026.
