Ambon, Indolensa – Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XV/Pattimura akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait polemik pemasangan speed bump (polisi tidur) di ruas jalan nasional tepat di depan Markas Komando (Mako) Rindam XV/Pattimura, Negeri Suli, Kabupaten Maluku Tengah. Polemik ini sebelumnya memicu perbincangan panas di publik dan media massa.
Melalui keterangan pers yang disampaikan pada Senin (27/10/2025), Kapendam XV/Pattimura menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada masyarakat Maluku.
“Atas nama Kodam XV/Pattimura, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Pemasangan speed bump ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketidaknyamanan,” ujar Kapendam.
Kapendam menjelaskan bahwa latar belakang utama pemasangan speed bump adalah rasa tanggung jawab moral atas tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut. Area di depan Mako Rindam dikenal sangat ramai karena dikelilingi oleh fasilitas publik yang vital.
“Kawasan ini bukan hanya dilalui kendaraan bermotor, tetapi juga merupakan area yang sangat ramai dengan aktivitas masyarakat sipil,” jelasnya, merujuk pada keberadaan tiga tempat ibadah (Gereja Katolik, Gereja Protestan, dan Masjid) serta lapangan olahraga yang sering digunakan anak-anak dan remaja.
Dalam beberapa bulan terakhir, telah terjadi insiden kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki, jamaah, bahkan siswa calon prajurit yang sedang menjalani pendidikan, diakibatkan kecepatan kendaraan yang tidak terkontrol.
“Pemasangan speed bump ini murni didorong oleh rasa tanggung jawab moral untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Tidak ada maksud lain selain menjaga keselamatan kita bersama,” tegas Kapendam.
Menanggapi polemik yang berkembang, Kapendam menyampaikan bahwa Panglima Kodam (Pangdam) XV/Pattimura, Mayjen TNI Putranto Gagot Sri Handoyo, S.I.P., M.M., telah memberikan arahan tegas.
“Bapak Pangdam telah memerintahkan Danrindam untuk menyelesaikan masalah ini secara komprehensif dengan tetap menjunjung tinggi regulasi yang berlaku,” kata Kapendam. Pangdam menekankan pentingnya koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Perhubungan, BPJN, dan Kepolisian.
Pangdam juga menegaskan kembali prinsip TNI adalah bagian dari rakyat dan untuk rakyat, mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan TNI dengan masyarakat Maluku.
Kapendam XV/Pattimura juga meluruskan pemberitaan yang menyebut Komandan Rindam (Danrindam) ‘ngotot’ mempertahankan speed bump dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi Komisi I DPRD Provinsi Maluku pada Jumat (24/10/2025).
“Hal ini sama sekali tidak benar. Yang terjadi adalah penyampaian pandangan dan penjelasan dari peserta rapat dalam suasana yang demokratis dan konstruktif. Danrindam menjelaskan kondisi riil di lapangan… ini adalah diskusi yang sehat, bukan sikap memaksakan kehendak,” jelasnya tegas.
Ia menyayangkan adanya framing pemberitaan yang dianggap sepihak dan berpotensi merusak citra institusi TNI. “Kami berharap semua pihak dapat lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan ini,” imbuhnya.
Menanggapi isu perizinan, Kapendam mengakui bahwa koordinasi dengan instansi berwenang telah dan terus dilakukan secara intensif, meski proses administratif memerlukan waktu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela, membenarkan bahwa RDP digelar untuk mencari solusi terbaik atas keluhan masyarakat. Politisi Partai Hanura ini menghargai niat baik Rindam, namun menegaskan bahwa pemasangan di ruas jalan nasional harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai hasil RDP, disepakati bahwa solusi terbaik akan dicapai melalui kajian teknis lebih lanjut oleh BPJN dan Dinas Perhubungan. Kajian ini akan menentukan apakah speed bump perlu dirombak atau disesuaikan agar memenuhi standar teknis yang sah dan tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
Di akhir keterangannya, Kapendam mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi, seraya menegaskan kembali komitmen TNI untuk selalu berpihak pada rakyat.
