Ambon, Indolensa – Pasi Intel Kodim 1504/Ambon, Mayor Inf Richard H. Sapury, menghadiri rapat Komisi I DPRD Kota Ambon yang membahas konflik antara masyarakat Desa Hunuth dan Hitu. Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Ambon, Rabu (17/9/2025), dengan melibatkan TNI-Polri, masyarakat yang berkonflik, DPD KNPI, serta organisasi mahasiswa Muhammadiyah.
Dalam kesempatan itu, Mayor Richard mewakili Dandim 1504/Ambon Letkol Inf Hari Sandra menyampaikan pandangan Kodim. Ia menegaskan bahwa insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak kembali terulang.
“Sebagai putra daerah, saya merasa sedih kejadian seperti ini kembali terjadi. Trauma konflik 1999 masih membekas dan tidak boleh lagi berulang. Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menyelesaikan dengan tuntas,” tegas Mayor Richard.
Ia menambahkan, penanganan konflik bukan hanya tugas TNI-Polri, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kunci penyelesaian terletak pada proses hukum yang transparan dan adil.
“Kalau proses hukum jelas, transparan, dan dikawal bersama, masyarakat akan percaya. Berikan kesempatan kepada kepolisian untuk bekerja secara profesional. Kami siap mendukung hingga tuntas, dengan melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Mayor Richard juga mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu di media sosial. “Hindari hoaks dan provokasi. Mari kita jaga Maluku tetap kondusif, jangan sampai kota ini dicap tidak aman,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, M. Fadly Toisutta, menyampaikan komitmen DPRD untuk memperkuat keamanan di titik rawan konflik. DPRD akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mendirikan pos-pos pengamanan.
“Kami mendorong adanya pos pengamanan di kawasan Silo, Air Besar, dan Hunuth. Selain itu, kami juga memastikan adanya pemeriksaan tambahan agar aparat dapat mendalami keterangan baru,” kata Toisutta.
Masyarakat Desa Hunuth yang menjadi korban pembakaran menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, adil, dan segera. Mereka berharap aparat benar-benar berpihak pada keadilan masyarakat agar konflik tidak kembali terulang.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD, TNI-Polri, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan di Kota Ambon. Semua pihak sepakat, kedamaian hanya bisa tercapai jika penegakan hukum berjalan transparan, aparat bekerja profesional, dan masyarakat tetap bersatu menjaga kondusifitas.
