Ambon, Indolensa – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna istimewa memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Maluku, Selasa (19/8/2025) di ruang paripurna DPRD Maluku.
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., Wakil Gubernur Abdullah Vanath, S.Sos., Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun beserta para wakil ketua DPRD, mantan gubernur Maluku, jajaran Forkopimda, Sekda Maluku Sadali Ie, pimpinan instansi vertikal, bupati/wali kota se-Maluku, pimpinan partai politik, tokoh agama, adat, perempuan, pemuda, akademisi, hingga pimpinan BUMD dan perbankan.
Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, dalam pidatonya menekankan bahwa usia 80 tahun bukanlah sekadar angka, melainkan momentum refleksi dan evaluasi.
“Maluku sebagai provinsi sudah ada sejak awal kemerdekaan bangsa ini. Delapan puluh tahun bukan usia muda, tapi usia matang. Pertanyaan kritisnya: apakah Maluku sudah benar-benar maju? Jawabannya tentu iya, tapi juga belum. Kita masih tertinggal dari provinsi lain dalam pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pembangunan,” ujar Watubun.
Ia mengingatkan bahwa sejarah panjang kepemimpinan di Maluku harus dijadikan cermin dan dorongan untuk bergerak lebih maju. Tercatat, hingga saat ini Maluku telah dipimpin 14 gubernur, 3 pejabat gubernur, dan beberapa pelaksana tugas.
“Sejarah ini jangan sekali-kali dilupakan. Kini tugas kita adalah menyatukan energi untuk membangun Maluku sejajar dengan daerah lain,” tegasnya.
Selain itu, Watubun menyoroti persoalan mendesak di Maluku, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur jalan dan jembatan, transportasi antarpulau, isu kemiskinan dan pengangguran, hingga sektor kelautan, perikanan, dan lingkungan. Ia juga meminta agar program strategis nasional seperti Blok Masela, pembangunan bendungan, dan proyek infrastruktur vital benar-benar dikawal demi kesejahteraan rakyat.
Dalam pidatonya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya peringatan 80 tahun Maluku sebagai momentum kebangkitan daerah.
“Sejak 19 Agustus 1945, Maluku telah menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warisan perjuangan para tokoh dan pemuda harus kita lanjutkan dengan kerja nyata membangun Maluku yang maju, adil, dan sejahtera,” kata Hendrik.
Ia menekankan bahwa tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath menjadi tonggak transformasi Maluku. Pemerintah daerah akan bersinergi dengan DPRD serta seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal pembangunan lima tahun ke depan.
Hendrik memaparkan sejumlah langkah strategis, di antaranya sinkronisasi program prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Program Makan Bergizi Gratis, percepatan pembangunan Bendungan, Blok Masela, serta Maluku Integrated Sport Center, hingga pembangunan rumah sakit baru.
Di sisi lain, ia mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi Maluku, mulai dari angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional, keterbatasan layanan dasar di pulau kecil dan pedalaman, hingga pengangguran yang per Februari 2025 tercatat 5,95%.
Meski begitu, Hendrik optimistis pertumbuhan ekonomi Maluku akan terus membaik. Ia menyebut ekonomi Maluku pada triwulan pertama 2025 tumbuh 5,07% (yoy), meski pada triwulan kedua mengalami sedikit tekanan.
“Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah kecil. Saya pastikan kita sudah mulai melangkah, dan langkah itu ada di jalur yang tepat. Jika kita bersatu, bekerja cepat, cermat, dan cerdas, tanggung jawab ini akan dapat kita laksanakan,” ujarnya.
Baik Ketua DPRD maupun Gubernur Maluku sama-sama menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun Maluku.
“Seluruh elemen masyarakat menaruh harapan pada kepemimpinan baru ini. Mari kita bersatu mengawal pembangunan agar Maluku menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia ke depan,” tutup Benhur Watubun.
