Waisarisa, Indolensa – Konflik agraria berkepanjangan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kini memunculkan dampak baru yang lebih serius: ancaman batalnya proyek pembangunan Maluku Integrated Port (MIP), pelabuhan berskala internasional yang diperjuangkan oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di tingkat pusat.
Ketua Gerakan SBB Bersih, Jacobis Heatubun alias Bobby, secara lantang menyoroti peran Bupati dan DPRD SBB yang dinilai tidak mendukung upaya pembangunan dan penciptaan iklim investasi yang sehat di daerah ini.
“Bupati dan DPRD seolah menutup mata terhadap dampak konflik agraria, dan sekarang mereka justru menghambat investasi besar yang sudah diusahakan oleh Gubernur Maluku. Ini ironi yang mencemaskan,” ujar Bobby kepada media, Senin (21/7/2025), di Waisarisa.
Maluku Integrated Port (MIP) direncanakan dibangun di atas lahan bekas pabrik PT Djayanti Group di Waisarisa. Proyek ini merupakan inisiatif strategis nasional yang dirancang untuk menjadi pusat logistik, perikanan, dan transportasi terpadu di kawasan Indonesia Timur.
Namun, upaya ini terancam gagal akibat konflik lahan yang tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah daerah. Bobby menuding Bupati SBB telah mengeluarkan surat penangguhan aktivitas PT Spice Island Maluku (SIM) di atas lahan bermasalah, yang kemudian diperkuat oleh surat rekomendasi dari DPRD.
“Surat DPRD terbit setelah surat Bupati. Ini cacat secara administrasi dan mencerminkan DPRD hanya jadi perpanjangan tangan eksekutif, bukan pengawas kebijakan daerah,” tegas Bobby.
Dalam pernyataannya, Bobby menyayangkan sikap DPRD yang dianggap tidak netral dan justru mengikuti kepentingan segelintir pihak, dalam hal ini masyarakat Dusun Pelita Jaya. Ia menilai DPRD SBB tidak menjalankan fungsinya sebagai penyambung aspirasi seluruh rakyat SBB.
“Kalau DPRD sudah tak berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas, lalu siapa lagi yang bisa dipercaya menjaga masa depan SBB?” ujarnya retoris.
Menurut Bobby, akibat konflik lahan yang tak kunjung tuntas, ratusan tenaga kerja PT SIM telah dirumahkan sejak 2024. Hal ini menyebabkan lebih dari Rp1 miliar potensi perputaran uang di masyarakat hilang setiap bulan, memperparah kondisi sosial ekonomi warga.
“Yang dikorbankan bukan hanya PT SIM, tapi juga 424 kepala keluarga. Belum lagi efek berantainya terhadap UMKM dan ekonomi lokal. Ini krisis yang dibiarkan meletup,” tambahnya.
Gerakan SBB Bersih meminta Bupati dan DPRD untuk mengambil langkah tegas, adil, dan bijak demi menyelamatkan proyek nasional dan menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Jika konflik agraria ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian menyeluruh, jangan salahkan siapa pun jika Maluku Integrated Port batal dibangun di SBB. Itu akan jadi kerugian sejarah bagi daerah ini,” tutup Bobby.
Konflik lahan dan tarik-menarik kepentingan lokal adalah ujian nyata bagi kepemimpinan daerah. Di tengah upaya membangkitkan ekonomi kawasan timur, keberanian dan ketegasan pemimpin lokal dalam merangkul semua pihak sangat menentukan apakah daerahnya akan maju… atau stagnan.
