Ambon, Indolensa – Dalam rangka memperkuat pengawasan wilayah maritim dan mencegah potensi pelanggaran hukum di perbatasan laut, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suwandi, S.A.P., M.M., menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, Essty Purwadiani Hidayatie, S.Si., M.Si., Ph.D., Kamis (10/07/2025).
Pertemuan berlangsung hangat di Lobby Mako Lantamal IX, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dan dihadiri jajaran penting dari kedua instansi: Aslog Danlantamal IX, Danpomal Lantamal IX, Danyonmarhanlan IX, Dantim Intel Lantamal IX, serta tim inti Bea Cukai yang membawahi bidang penindakan dan intelijen.
Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi. Dalam sambutannya, Brigjen Suwandi menegaskan pentingnya menyatukan visi dan langkah antara aparat penegak hukum di laut dan pelabuhan, terutama di wilayah rawan seperti Maluku yang strategis namun rentan terhadap penyelundupan, peredaran barang ilegal, dan pelanggaran kepabeanan.
“Lantamal IX siap mendukung dan memperkuat kerja sama yang telah terjalin dengan Bea Cukai. Kami berkomitmen menjaga kedaulatan laut sekaligus memastikan jalur perdagangan nasional dan internasional berjalan aman dan tertib,” ujar Suwandi.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku yang baru, Essty Hidayatie, memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan komitmen instansinya dalam mempererat sinergi, tidak hanya dalam konteks pengawasan, tapi juga dalam penegakan hukum berbasis intelijen maritim yang proaktif.
“Bea Cukai adalah garda terdepan dalam penjagaan perbatasan ekonomi negara. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan TNI AL, khususnya Lantamal IX, sangat vital,” tegas Essty.
Wilayah Maluku yang memiliki perairan luas dan perbatasan laut strategis menjadikan koordinasi antara TNI AL dan Bea Cukai mutlak dibutuhkan. Di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur, stabilitas laut menjadi kunci. Pengawasan terhadap lalu lintas logistik, barang ekspor-impor, dan potensi penyelundupan narkotika maupun senjata ilegal menjadi fokus sinergi lintas institusi ini.
Pertemuan ini pun menjadi penanda bahwa keamanan laut bukan hanya urusan militer, tetapi juga pilar utama pembangunan nasional.
