Ambon, Indolensa.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, kembali menyoroti kualitas pelayanan transportasi publik di kota Ambon, khususnya kedisiplinan sopir angkutan kota (angkot) yang kerap tidak mematuhi trayek resmi.
Hal ini disampaikan Wali Kota kepada awak media di depan ruang sidang paripurna DPRD Kota Ambon, Senin (26/5/2025), usai mengikuti rapat paripurna pengesahan tiga ranperda. Ia menegaskan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah menjamin ketersediaan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah permukiman secara layak dan teratur.
“Masalah utama bukan pada trayek yang sudah ditetapkan, tetapi pada para sopir yang tidak menjalankan trayek dengan disiplin. Contohnya, warga dari Laha tentu enggan naik angkot kalau diturunkan di Tawiri. Ini justru mendorong mereka beralih ke transportasi daring,” ujarnya.
Wattimena menyayangkan keluhan para sopir angkot yang menolak kehadiran transportasi online seperti Maxim, namun di sisi lain mereka sendiri kerap tidak menjalankan kewajiban sesuai trayek. Ia pun mendesak Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk mengambil langkah tegas.
“Kalau perlu, cabut izin trayek mereka jika terus melanggar. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat menjadi korban pelayanan yang buruk,” tegasnya.
Sebagai bentuk pembenahan jangka panjang, Pemkot Ambon kini tengah mempertimbangkan untuk membeli armada transportasi sendiri guna melayani rute-rute penting secara profesional. Namun, hal ini masih dikaji dari sisi anggaran.
“Kalau trayeknya ke Laha, maka harus sampai ke kampung Laha, bukan berhenti di tengah jalan. Demikian juga rute ke Passo harus sampai Halong Atas, dan ke Latuhalat harus menjangkau Latuhalat Atas,” tandasnya.
Pemkot berharap penataan sistem transportasi ini dapat memperbaiki mobilitas warga, sekaligus menjadi solusi konkret bagi masalah sosial akibat ketimpangan layanan publik.
