Ambon, Indolensa – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Al Hidayat Wajo, menyoroti minimnya hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan Maluku yang membuat petani lokal hanya menjadi “penonton” dalam rantai ekonomi. Ia mendesak pemerintah daerah membuka ruang investasi untuk pengolahan hasil pertanian seperti kelapa, cokelat, dan sawit agar petani tidak terus menerus menjual bahan mentah ke luar daerah.
Dalam keterangannya kepada Indolensa.com, Selasa (20/5/2025), Wajo mencontohkan keberhasilan Provinsi Maluku Utara yang telah memiliki pabrik pengolahan santan, sementara Maluku hingga kini belum memiliki satu pun fasilitas pengolahan bahan baku unggulan seperti kelapa.
“Kalau Maluku punya satu saja pabrik pengolahan kelapa, kita tidak perlu lagi mendatangkan produk dari luar. Produk turunan bisa diolah dan dipasarkan sendiri,” tegasnya.
Menurut dia, lemahnya hilirisasi juga diperparah oleh absennya data akurat mengenai stok bahan baku dan kebutuhan energi masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat dengan dinas teknis, DPRD tidak pernah mendapat angka pasti terkait jumlah produksi dan konsumsi komoditas lokal.
“Semua data hanya berdasarkan asumsi. Ini menyulitkan perencanaan. Bahkan untuk minyak tanah dan kebutuhan transportasi pun datanya tidak tersedia,” ungkapnya.
Hidayat menekankan, tanpa data riil, perencanaan pembangunan akan terus meleset sasaran. Ia juga menyayangkan bahwa hasil pertanian Maluku saat ini hanya beredar di pasar lokal dan domestik, padahal potensinya bisa menjangkau pasar nasional bahkan ekspor.
Karena itu, ia mendorong adanya kebijakan strategis dan langkah nyata dari pemerintah provinsi untuk mewujudkan hilirisasi industri pertanian. Dengan begitu, petani bisa memperoleh nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing daerah.
“Sudah saatnya kita hentikan ekspor bahan mentah. Kita butuh pabrik, data, dan kebijakan terukur agar petani Maluku tidak terus menjadi korban ketertinggalan,” pungkasnya.
