Ambon, Indolensa – Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah melalui pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie dalam kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Provinsi Maluku yang digelar pada Rabu (20/5/2025).
“Kami akan membuat surat edaran tentang pemenuhan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan tingkat pratama sebagai salah satu bentuk upaya memaksimalkan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku,” ujar Sadali.
Menanggapi hal ini, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Djalaludin Salampessy menyatakan pentingnya validitas data kependudukan sebagai dasar evaluasi Program JKN.
“Evaluasi rutin perlu dilakukan bersama seluruh instansi terkait yang tersebar di kabupaten/kota. Karena kondisi geografis yang beragam, evaluasi bisa dilakukan secara daring melalui zoom meeting,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Maluku, A. Saleh Sukur menyampaikan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), meski masih menemui kendala teknis di lapangan.
“Terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI JK), kami telah bersurat ke sebelas kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi dan pengusulan peserta baru,” jelas Saleh.
Kepala UPTD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, Melianus Hanny Kakerissa juga menegaskan dukungan terhadap Program JKN dengan memperkuat pengawasan terhadap badan usaha.
“Kami rutin bersinergi dengan petugas BPJS Kesehatan untuk memastikan kepatuhan badan usaha dalam pelaporan data pekerja dan upah yang valid,” ujar Melianus.
Apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Maluku disampaikan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Rahmad Asri Ritonga.
“Berbagai upaya strategis yang telah dilakukan sangat kami apresiasi. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Universal Health Coverage (UHC),” kata Rahmad.
Ia menambahkan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk merumuskan solusi bersama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Maluku.
“Target kita adalah mencapai UHC 98 persen di Provinsi Maluku. Ini membutuhkan kolaborasi kuat, pemenuhan sarana prasarana, dan dukungan aktif dari seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Rahmad juga berharap Pemerintah Provinsi Maluku terus mengawal kualitas layanan Program JKN, termasuk optimalisasi anggaran PBPU Pemda, validasi data DTKS, dan percepatan implementasi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 di seluruh kabupaten/kota.
