Jakarta, Indolensa – Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinan serius terhadap maraknya aksi premanisme yang terjadi di berbagai daerah. Pemerintah pun bergerak cepat dengan merancang langkah konkret guna meredam gangguan keamanan dan ancaman terhadap iklim investasi nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo telah menginstruksikan koordinasi intensif dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST. Burhanuddin. Fokus utamanya adalah menindak organisasi masyarakat (ormas) yang kerap disusupi elemen preman dan mengganggu ketertiban umum.
“Pak Presiden benar-benar resah. Beliau ingin tindakan premanisme ini dihentikan segera, termasuk yang berlindung di balik ormas,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat siang (9/5/25).
Presiden disebut lebih memilih pendekatan pembinaan terhadap para preman, namun dengan penegakan hukum yang tetap tegas bagi mereka yang mengancam stabilitas dan ketenteraman masyarakat.
Langkah ini disambut oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri siap menindak ormas yang terdaftar jika melanggar aturan administratif. Ormas yang tidak berbadan hukum dan terbukti melakukan pelanggaran pidana akan diserahkan ke kepolisian.
“Jika melanggar, sanksi administratif bisa berupa pencabutan status terdaftar, dan konsekuensinya ormas tidak akan mendapat fasilitas maupun dana hibah dari pemerintah,” jelas Tito.
Selasa lalu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat koordinasi lintas kementerian. Dalam forum itu, Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah.
“Negara tidak akan tinggal diam terhadap siapa pun yang mengganggu stabilitas nasional. Satgas ini akan melibatkan TNI, Polri, dan berbagai instansi lain dalam satu komando terpadu,” tegas Budi.
Pemerintah berharap, melalui satgas ini, praktik-praktik intimidasi, pemalakan, serta penguasaan wilayah oleh ormas-ormas ilegal bisa diakhiri. Stabilitas keamanan menjadi prioritas dalam menjaga iklim investasi yang sehat, seiring agenda besar pembangunan nasional di era kepemimpinan Prabowo.
