Gus Har (ARPG): Reformasi Mindset dan Birokrasi Kunci Kemakmuran Bangsa* “Bukan Sekadar Digitalisasi, Tapi Mengakhiri Pola Pemiskinan yang Terstruktur”

 

 

 

Jakarta, 8 Mei 2025 – Pengurus Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG), Gus Har, menyampaikan pernyataan tegas mengenai urgensi reformasi menyeluruh terhadap birokrasi, mindset kepemimpinan, serta sistem ekonomi yang dinilai masih tidak berpihak kepada rakyat. Ia menekankan bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia tidak bisa tercapai jika sistem yang berjalan justru membebani rakyat dan melanggengkan pola pemiskinan yang terstruktur.

 

“Kita tidak sedang kekurangan sumber daya. Yang salah adalah sistem. Rakyat kerja keras, tapi hasilnya diperas lewat pajak yang tidak masuk akal. Ini pola pemiskinan yang sudah berjalan lama, tapi jarang disadari,” ujar Gus Har.

 

Ia menyoroti bahwa rakyat kecil dibebani berbagai jenis pungutan dan pajak, mulai dari pajak penghasilan, pajak daerah, iuran BPJS, hingga biaya administrasi yang seharusnya bisa digratiskan melalui sistem negara digital dan efisien.

 

“Bayangkan, rakyat sudah kerja keras, disuruh loyal bayar pajak, tapi anggarannya habis untuk menggaji birokrat dan belanja fasilitas elite. Inilah mengapa kami menuntut perubahan dari akar: efisiensi total, birokrasi ramping, dan gaya hidup pejabat yang sederhana,” tegasnya.

 

Gus Har menambahkan bahwa cukup 50 pegawai untuk melayani satu kota, asalkan sistem pemerintahan berbasis digital diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi. Menurutnya, penghematan anggaran bisa dilakukan drastis jika kepala daerah dan pejabat tidak lagi bergantung pada rumah dinas, mobil dinas, dan berbagai tunjangan mewah lainnya.

 

Dalam konteks studi perbandingan internasional, Gus Har menyoroti Malaysia sebagai contoh konkret.

 

“Rakyat Malaysia tidak kerja kasar di ladang sawit, karena mereka sudah menikmati sistem ekonomi yang tertata. Justru Indonesia yang mengirim buruh ke sana. Padahal, ladang sawit Indonesia jauh lebih luas. Ini bukti nyata bahwa kita sedang dikorbankan oleh sistem yang gagal melindungi rakyatnya,” ungkapnya.

 

Ia menegaskan bahwa narasi “kerja keras demi Indonesia maju” harus dievaluasi secara kritis, terutama jika hasil kerja rakyat justru terserap untuk menambal birokrasi yang tidak efisien.

 

“Kita butuh pemimpin yang bisa membuat rakyat makmur tanpa kerja mati-matian. Kekayaan Indonesia itu cukup untuk semua, asal tidak dibocorkan lewat sistem yang salah,” pungkasnya.

 

Sebagai bagian dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran, Gus Har menyatakan bahwa ARPG akan terus mendukung pemerintahan yang berpihak pada rakyat, namun tidak akan segan mengkritik apabila jalannya tidak sesuai harapan. (Red)