Ambon, Indolensa.com – Beredarnya pemberitaan di salah satu media online lokal Pulau Buru yang menyebut “Diduga Koperasi Panila Ilegal” langsung mendapat tanggapan tegas dari Ketua Koperasi Sekunder, Ruslan Soamole.
Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kafe sederhana di Kota Ambon, Senin (27/4/2025) pukul 13.00 WIT, Soamole menegaskan bahwa koperasi-koperasi di bawah naungan Kaiely Peta Telo, termasuk Koperasi Panila, telah beroperasi secara legal dengan mengantongi izin resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku.
“Secara resmi telah disampaikan di sejumlah media, baik online, cetak, maupun elektronik, bahwa koperasi yang beroperasi di kawasan Gunung Botak memiliki izin resmi. Tidak ada yang ilegal,” tegas Soamole di hadapan sejumlah media.
Menurutnya, aktivitas reklamasi dan pascatambang yang dilakukan oleh 10 koperasi di kawasan Gunung Botak bertujuan untuk memperbaiki lahan bekas tambang ilegal, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Reklamasi ini mencakup penataan tanah, revegetasi, dan perbaikan kualitas air. Ini demi keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat, agar tambang Gunung Botak bisa dikelola secara legal dan bermanfaat,” jelas Soamole.
Ia juga menyesalkan adanya pemberitaan yang hanya membangun opini negatif tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga mengganggu upaya koperasi dalam melegalkan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.
“Kami belum masuk ke area operasi utama, baru membangun stok file saja sudah disoroti. Padahal yang merusak lingkungan adalah para penambang ilegal. Kami koperasi justru hadir untuk memperbaiki kerusakan tersebut,” tambahnya.
Soamole menegaskan bahwa koperasi di bawah Kaiely Peta Telo telah memenuhi semua persyaratan hukum, termasuk kepemilikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Saya ingin sampaikan bahwa berita tersebut hanyalah upaya menggiring opini dan menghambat kemajuan. Jangan percaya hoaks. Kita sedang berupaya membangun pertumbuhan ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja legal,” tutupnya.
