Simalungun |ILC – Belum genap enam bulan rampung, kondisi Jembatan penghubung Desa Nauli Baru dan Desa Janggir Leto, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, sudah memprihatinkan. Retakan parah terlihat di bagian bahu jalan hingga beton cor yang mengalami penyusutan, memicu kekecewaan warga setempat.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Simalungun, Rudi Erwandi Saragih, saat dikonfirmasi sambungan telepon WhatsApp pada Senin (28/04/2025), membenarkan adanya penyusutan beton cor di proyek tersebut.
Namun, Rudi Erwandi mengklaim bahwa pekerjaan tersebut sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak ditemukan adanya kesalahan.
“Kami dan BPK sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Tidak ditemukan keretakan seperti yang diberitakan,” ujar Rudi.
Lebih lanjut, Rudi menyebutkan bahwa pembangunan jembatan ini menelan biaya sekitar Rp1,7 miliar. Ia berdalih, berdasarkan perencanaan, badan jalan dan jembatan memang tidak disatukan dengan tulangan besi, sehingga retakan antara sayap jembatan dan badan jalan dianggap wajar karena tidak saling mengikat.
Namun, masyarakat Nauli Baru merasa kecewa dengan kondisi jembatan yang kini malah menyulitkan akses mereka. Samosir, salah satu warga setempat, menilai kualitas pembangunan sangat buruk dan tidak sesuai harapan.
“Jembatan sepanjang sekitar 7 meter dan lebar 4–5 meter ini hasilnya mengecewakan. Baru selesai Desember 2024 lalu, tapi sudah banyak retakan di bagian sayap jembatan. Padahal kendaraan roda empat saja belum pernah melintas,” ujar Samosir.
Kondisi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, bahkan kendaraan roda dua pun kesulitan melintas. Masyarakat khawatir jembatan ini tidak mampu menopang aktivitas pertanian yang menjadi sumber ekonomi utama mereka.
Meski kerusakan jembatan telah banyak diberitakan di berbagai media, hingga kini BPBD Kabupaten Simalungun belum melakukan tindakan perbaikan. Pihak BPBD justru beralasan bahwa proyek tersebut telah sesuai kesepakatan dengan masyarakat dan dinilai tidak bermasalah secara administratif.
Warga berharap pemerintah segera bertindak agar jembatan penghubung vital ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya, bukan justru menjadi beban baru bagi aktivitas sehari-hari mereka.
Red : Arif
