Kairatu, Indolensa.com – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pasien peserta BPJS yang menjalani rawat inap di Puskesmas Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kembali mencuat ke permukaan. Ironisnya, dugaan pelanggaran ini terkesan dibiarkan tanpa tindakan tegas oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat.
Selama dua hari terakhir, media ini menghimpun informasi dari sejumlah sumber terpercaya yang mengungkap adanya praktik penarikan biaya inap sebesar Rp50.000 per malam kepada pasien BPJS, yang semestinya dibebaskan dari segala bentuk biaya layanan dasar.
> “Kapus Kairatu menyatakan ke media bahwa tidak pernah ada pungli. Tapi itu bohong. Banyak warga yang dirugikan. Saya sendiri tahu ada pasien BPJS yang ditagih Rp50.000 per malam saat dirawat,” ungkap salah satu narasumber yang enggan identitasnya dipublikasikan.
Lebih memprihatinkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten SBB diduga turut membiarkan praktik ini berjalan tanpa sanksi. Padahal, sejumlah warga telah menjadi korban dan siap memberikan kesaksian.
> “Kadis tahu soal ini, tapi tidak pernah bertindak. Kapus seolah kebal hukum. Ini yang membuat masyarakat kecewa,” lanjut sumber tersebut.
Kepala Puskesmas Kairatu, Nurma Mahu, S.K.M., saat dihubungi media ini tidak memberikan respons. Namun, ia diketahui memberikan klarifikasi ke media lain—tindakan yang oleh sebagian pihak dinilai sebagai bentuk pengalihan isu dan indikasi kuat bahwa tuduhan tersebut memiliki dasar.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Puskesmas Kairatu maupun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten SBB terkait dugaan pungli tersebut.
Situasi ini memunculkan desakan publik agar Bupati SBB, Asri Arman, segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Puskesmas Kairatu dari jabatannya. Praktik yang diduga telah berlangsung selama lebih dari satu tahun ini dinilai telah mencoreng wajah pelayanan publik di sektor kesehatan.
Masyarakat menilai, lemahnya pengawasan serta dugaan adanya intervensi politik membuat jabatan Kepala Puskesmas Kairatu tak tersentuh, bahkan berpindah kepemimpinan daerah pun tidak menggoyahkan posisinya.
> “Warga takut bicara karena takut tidak dilayani saat berobat nanti,” ujar warga lainnya.
Pemerintah daerah diminta untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Puskesmas Kairatu.
