Ambon, indolensa.com – Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, angkat bicara mengenai mandeknya pembangunan pabrik rumput laut yang telah direncanakan sejak tahun 2016.
Dalam wawancara dengan wartawan usai menghadiri wisuda Universitas Pattimura di Auditorium Kampus Unpatti, Rabu (23/04/2025), Thaher menegaskan bahwa akar permasalahan terletak pada status lahan yang belum memiliki kepastian hukum.
“Pabrik itu sudah dirancang sejak 2016, tapi sampai saya menjabat sebagai kepala daerah dari 2018 sampai sekarang, belum juga berjalan karena lahan tempat pembangunan masih bermasalah. Itu lahan milik masyarakat, dan belum ada penyelesaian secara hukum,” kata Thaher.
Menurutnya, jika masalah lahan tidak dituntaskan, pembangunan pabrik berisiko menimbulkan konflik baru, apalagi jika suatu waktu ada investor yang datang untuk mengoperasikan fasilitas tersebut.
“Kalau belum selesai dan masyarakat komplain, kita yang akan repot. Maka yang utama bagi saya adalah memastikan lahan itu benar-benar clear,” tegasnya.
Selain soal legalitas lahan, Thaher juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap teknologi yang akan digunakan dalam pabrik. Ia menilai bahwa teknologi yang dirancang pada 2016 bisa jadi sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan efisiensi industri saat ini.
“Pabrik ini perlu disesuaikan dengan teknologi masa kini. Jangan sampai operasionalnya justru lebih mahal karena sistem yang sudah usang,” ungkapnya.
Thaher menyatakan pihaknya kini sedang melakukan kajian ulang agar jika pabrik benar-benar akan dibangun, baik aspek legal maupun teknisnya sudah matang, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Maluku Tenggara, khususnya pelaku usaha rumput laut.
