Ambon, Indolensa – Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya penyelesaian dua proyek jembatan strategis di wilayahnya. Proyek-proyek tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku, namun hingga kini belum menunjukkan progres signifikan.
Sorotan itu disampaikan Thaher usai menghadiri rapat senat terbuka dalam rangka wisuda Universitas Pattimura di Auditorium Unpatti, Rabu (23/04/2025).
Salah satu proyek yang menjadi perhatian serius adalah Jembatan Dian–Tettoat di Kecamatan Hoat Sorbay. Meski pengecoran lantai jembatan telah rampung sejak Desember 2024, hingga April 2025 proses pengaspalan (hotmix) belum juga dilakukan. Padahal, jembatan ini digadang-gadang menjadi ikon baru Malra.
Sejak awal Maret 2025, Dinas PUPR Provinsi Maluku membuka akses terbatas bagi kendaraan roda dua. Dari arah Ohoi Dian Pulau, jalan dibatasi; sementara dari arah Tettoat, jalan dipalang dengan besi, menyisakan celah kecil yang hanya cukup dilalui sepeda motor.
“Itu jembatan provinsi. Sekarang hanya dipakai motor. Saya minta ketegasan dari Pemprov dan DPRD. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu,” tegas Thaher.
Ia mengingatkan, jembatan yang belum sepenuhnya difungsikan berisiko membahayakan pengguna. Karena itu, ia mendesak Dinas PU Maluku segera turun ke lapangan untuk mengevaluasi keamanan dan kelayakan struktur jembatan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat sudah gunakan, lalu ambruk. Harus ada jaminan bahwa jembatan itu kuat dan aman,” imbuhnya.
Selain Jembatan Dian–Tettoat, Thaher turut menyoroti keterlambatan penyelesaian Jembatan Tettoat-Dian Pulau dan jembatan penghubung Rumah Dian–Dian Darat. Ketiganya merupakan akses vital yang menopang pergerakan masyarakat serta layanan pemerintahan.
“Saya tidak lepas tanggung jawab. Ini proyek dan anggarannya dari provinsi. Bahkan saat jembatan Dian Darat roboh, kami bantu pinjamkan besi agar pekerjaan bisa jalan,” ujar Thaher.
Bupati menekankan, keterlambatan ini bukan sekadar urusan teknis, tetapi menyangkut kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Malra. Ia mendorong sinergi nyata antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar proyek-proyek vital ini tidak terus mangkrak.
“Jembatan-jembatan ini bukan hanya beton dan besi, tapi nadi penggerak pembangunan di Tenggara Maluku. Jika terhambat, maka konektivitas dan kemajuan daerah pun ikut tersandera,” tutupnya.
