Ambon, Indolensa.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Alimudin Kolatlena, menyatakan dukungan penuh terhadap peningkatan status Embarkasi Haji Antara Maluku menjadi Embarkasi Haji Penuh. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat pelayanan ibadah haji sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi regional di kawasan timur Indonesia.
Dalam keterangannya kepada awak media, Kolatlena menilai bahwa kehadiran Embarkasi Haji Antara selama dua tahun terakhir (2024–2025) telah memberikan manfaat besar, khususnya bagi jamaah lansia yang kini tak lagi perlu transit di Makassar.
“Sistem ini memangkas waktu dan biaya. Namun untuk melayani lebih luas, Maluku perlu naik kelas menjadi embarkasi penuh,” ujarnya.
Meski demikian, Kolatlena menggarisbawahi bahwa terdapat sejumlah prasyarat penting yang harus dipenuhi. Pertama adalah peningkatan jumlah kuota jamaah haji. Untuk memenuhi standar embarkasi penuh, minimal kuota 4.000 jamaah diperlukan. Saat ini, Maluku baru memiliki kuota 1.086.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar Maluku menjadi simpul keberangkatan haji bagi provinsi tetangga seperti Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara, guna memenuhi angka ideal tersebut.
Syarat kedua adalah peningkatan infrastruktur Bandara Internasional Pattimura, yang kini berstatus domestik. Peningkatan tersebut mencakup perluasan landasan pacu, apron parkir pesawat, serta fasilitas pendukung seperti mushola dan ruang tunggu yang memadai untuk penerbangan langsung ke Arab Saudi.
Ketiga, penguatan fasilitas Asrama Haji, khususnya aula keberangkatan dan kedatangan. Kolatlena menyebut peningkatan sarana dan prasarana di asrama saat ini menjadi fokus utama dalam koordinasinya dengan Kementerian Agama.
“Kami sudah komunikasikan ini ke pusat. Saya yakin Presiden Prabowo Subianto yang memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan haji akan memberikan dukungan nyata, termasuk dalam pembentukan Badan Haji,” katanya optimistis.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa status embarkasi penuh tidak hanya soal pelayanan ibadah, tetapi juga membawa dampak ekonomi multiplikatif bagi Maluku. Dengan menjadi pusat embarkasi wilayah timur, potensi pertumbuhan sektor jasa, transportasi, hingga UMKM lokal diyakini akan meningkat signifikan.
Meski menyadari banyak tantangan yang harus dihadapi, Alimudin Kolatlena menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, Kanwil Kemenag, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Ini bukan hanya proyek infrastruktur, tapi proyek strategis daerah. Untuk Maluku, dan untuk jamaah kita,” tutupnya.
