Ambon, Indolensa – Untuk pertama kalinya, DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi lengkap bersama seluruh perwakilan DPR RI dan DPD RI asal Maluku, membahas strategi konkret mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang selama ini membelenggu kemajuan daerah.
Rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku ini dihadiri 25 anggota DPRD serta para legislator pusat, dan membahas berbagai isu krusial seperti kemiskinan ekstrem, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, status tenaga honorer, hingga permasalahan hutang daerah kepada PT SMI.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan bahwa rapat ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum strategis untuk membangun kekuatan kolektif demi keluar dari ketertinggalan.
“Kita bicara soal hidup dan mati orang Maluku. Maluku hari ini berada di peringkat keempat termiskin nasional. Ini memalukan, tapi juga menjadi cambuk untuk kita duduk bersama, berkoordinasi dan bertindak. Harapan rakyat Maluku ada pada delapan wakil kita di pusat,” ujar Benhur dengan nada tegas.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat efisiensi dan optimisme, serta mengajak semua pihak, termasuk akademisi, untuk bersinergi dalam menyusun kebijakan yang berbasis data.
“Kita sudah masuk masa efisiensi nasional. Tapi jangan ini menjadi alasan untuk menyerah. Justru sekarang saatnya merumuskan formula yang kuat, berbasis data akademik, untuk memulihkan perjuangan kita,” tambahnya.
Benhur menyampaikan apresiasi atas capaian-capaian para anggota DPR dan DPD RI sejauh ini, namun menekankan bahwa pekerjaan belum selesai. Ia berharap, semangat kebersamaan yang terbangun dalam pertemuan ini tidak berakhir di ruangan paripurna saja.
Sementara itu, anggota DPD RI Novita Anakotta, menanggapi berbagai keluhan dan masukan dari DPRD Maluku, termasuk isu efisiensi anggaran dan legalitas koperasi Merah Putih.
“Efisiensi bukan hal yang menyalahi aturan. Setiap tahun pemerintah dan DPR RI menetapkan APBN yang sudah disetujui DPD. Tapi yang penting, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” jelas Novita.
Ia juga menyoroti program koperasi Merah Putih yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, termasuk 900 di Maluku, yang menurutnya harus ditindaklanjuti tanpa membebani APBD.
“Kita harus pastikan pemerintah pusat hadir membantu legalitas dan pembiayaan koperasi di daerah. Jangan dibebankan lagi ke APBD kita yang terbatas,” ujarnya.
Novita turut menyinggung status tenaga honorer yang masih belum jelas, serta menegaskan komitmen DPD untuk memperjuangkan nasib mereka bersama kementerian terkait.
Rapat ini juga menyinggung pentingnya keselarasan frekuensi antara pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah daerah di Maluku. Watubun berharap, keharmonisan ini bisa mempercepat pembangunan dan memperkuat integrasi nasional.
“Tidak ada urusan partai. Demokrasi boleh berbeda, tapi demokrasi juga yang menyatukan kita. Kalau kita semua sejalan, maka rakyat Maluku akan mendapat manfaat yang besar,” pungkas Watubun.
Pertemuan ini ditutup dengan semangat persatuan, refleksi kebatinan, dan harapan besar bahwa kolaborasi lintas lembaga ini akan menjadi awal dari langkah besar membawa Maluku keluar dari kemiskinan menuju kemajuan yang lebih nyata dan merata.
