Ambon, Indolensa – Komandan Lanud Pattimura, Kolonel Pnb Jhonson H. Simatupang, M.Han., menyampaikan harapannya menjelang HUT TNI Angkatan Udara ke-79 pada 9 April 2025, dengan menekankan peran strategis TNI AU dalam pengamanan wilayah udara dan maritim Maluku. Ia juga menyoroti kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan TNI AU dalam memanfaatkan potensi pertahanan untuk pembangunan daerah.
Dalam wawancara dengan Media Indolensa, Rabu (12/3), Kolonel Jhonson mengungkapkan bahwa tahun ini, TNI AU akan mulai membangun Satuan Radar baru di Bukit Nusaniwe, Ambon sebagai bagian dari target nasional memperluas pengawasan udara hingga tahun 2040.
“Satuan radar ini penting karena Maluku berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 3C, yang menjadi jalur strategis perdagangan dan pertahanan. Selama ini, kita hanya mengandalkan radar sipil, yang tidak mampu mendeteksi semua pergerakan pesawat atau kapal yang melintas tanpa izin,” ujarnya.
Selain pengawasan udara, Kolonel Jhonson juga mengungkapkan temuan mengejutkan saat patroli udara TNI AU di perairan Maluku. Setiap hari, sekitar 300 hingga 400 kapal berukuran 100 Gross Tonnage (GT) ke atas beroperasi di lautan Maluku, namun kurang dari 100 kapal yang bersandar di pelabuhan resmi.
“Sebagian besar kapal ini melakukan bongkar muat di tengah laut. Ini menjadi pertanyaan besar: siapa yang mengawasi? Bagaimana pajaknya? Bagaimana pendapatan daerah dari sumber daya laut yang katanya menyumbang 31% suplai ikan nasional, tetapi rakyat Maluku tetap masuk kategori provinsi termiskin ke-4 di Indonesia?” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa TNI AU memiliki data valid yang bisa membantu pemerintah daerah dalam memantau aktivitas kapal, mengurangi illegal fishing, dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, menurutnya, hingga kini pemerintah provinsi belum memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal.
Kolonel Jhonson juga menyoroti kurangnya sinergi antara TNI AU dan pemerintah daerah dalam berbagai aspek, termasuk keamanan wilayah dan pemanfaatan data strategis.
“Kami merasa Lanud Pattimura ini seperti anak tiri. Padahal, kami memiliki data berharga yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi sayangnya, koordinasi masih lemah,” tegasnya.
Sebagai contoh, TNI AU selama ini tetap menjalankan misi sosial dengan mengirimkan logistik menggunakan pesawat Hercules ke wilayah-wilayah terpencil seperti Saumlaki, Tual, Morotai, dan Papua. Namun, dalam aspek lain, seperti keamanan maritim dan pembangunan infrastruktur pertahanan, TNI AU merasa tidak mendapat dukungan yang cukup dari pemerintah daerah.
Untuk meningkatkan keamanan wilayah, TNI AU berencana membentuk Skadron Udara di Maluku yang akan mengoperasikan pesawat patroli maritim. Dengan adanya skadron ini, deteksi dan penindakan terhadap ancaman keamanan, termasuk pelanggaran udara dan maritim, dapat dilakukan lebih cepat.
“Kami butuh dukungan pemerintah daerah agar rencana ini bisa terealisasi. Maluku adalah provinsi kepulauan dengan ribuan pulau, keamanan harus menjadi prioritas,” tutupnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, akankah pemerintah daerah akhirnya melihat potensi besar yang dimiliki TNI AU dalam mendukung pembangunan dan keamanan Maluku?
