Ambon, Indolensa – Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air Indonesia (PMPI) Maluku mendesak Gubernur Maluku untuk segera mengevaluasi dan mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Le.
Ketua DPW PMPI Maluku, Risman Solissa, S.IP., menilai bahwa Sekda telah gagal dalam memperbaiki sistem birokrasi serta tidak mampu membawa perubahan signifikan dalam menekan angka kemiskinan di Maluku.
“Sejak menjabat sebagai Pj Gubernur, tidak ada perubahan yang berarti. Maluku tetap berada dalam angka kemiskinan yang tinggi, dan kini provinsi juga harus menanggung utang ratusan miliar rupiah,” ujar Risman dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).
Selain menyoroti kinerja birokrasi, PMPI juga menyinggung dugaan keterlibatan Sadli Le dalam kasus dugaan korupsi, terutama terkait pengelolaan dana COVID-19 dan anggaran reboisasi, yang disebut-sebut merugikan negara serta Pemerintah Provinsi Maluku.
“Gubernur dan wakil gubernur harus menjadikan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka. Maluku butuh pemimpin birokrasi yang profesional dan bersih,” tegas Risman.
Desakan ini muncul di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran daerah. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Maluku maupun pihak terkait mengenai tuntutan PMPI.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah provinsi dalam menjawab desakan ini, terutama dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
