PANGKALPINANG – Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan pertambangan laut di kawasan Batu Beriga dinilai dapat menjadi ‘Golden Moment’ dalam mendorong royalti PT Timah ke Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi lebih layak.
Dalam hal ini, salah satu ahli ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Marshal Imar Pratama mengatakan, penolakan terhadap aktivitas pertambangan laut seharusnya juga dapat merambat ke desa-desa lain, sehingga dapat menjadi salah satu dasar mengkaji ulang kehadiran pertambangan di Babel, mulai dari tata kelolanya sampai pembagian hasilnya untuk daerah.
“Sudah cukup selama ratusan tahun Babel dibodohi, Saya berharap Babel memiliki nilai tawar yang tinggi yang bisa berdampak pada didapatkannya royalti 10% saat posisi PT Timah sedang dilematis. Terkadang manajemen konflik itu harus diciptakan dalam menggapai tujuan, apalagi ini tujuannya baik untuk Babel,” kata Marshal, kepada awak media.
Menurut Marshal, PT Timah selalu berdalih pada kontribusinya yang besar terhadap Babel, padahal kenyataannya yang diberikan oleh PT Timah kepada Babel masih jauh dari yang diharapkan dan tidak sesuai dengan kerusakan lingkungan akibat pasca tambang tersebut.
“Begitu sulitnya PT Timah memberikan royalti 10% dengan alasan klasik, sampai mereka rela bocor Rp 300 triliun ketimbang memberikan kepada Babel,” ungkapnya.
Dengan kerusakan yang telah ditimbulkan pasca tambang selama ini, lanjut dia, Babel haruslah memiliki nilai tawar yang lebih tinggi. Sehingga nantinya dari royalti itupula Bangka Belitung dapat ‘memperbaiki diri’ serta mensejahterakan masyarakat.
“Kita harus punya nilai tawar yang kuat, untuk mendapatkan hak secara permanen dari Timah di Babel, minimal 10 persen lah,” jelas Marshal.
Marshal juga menjelaskan, bahwa Royalti bisa saja dalam wujud obligasi atau surat berharga lainnya yang sudah menjadi asset dan saham bagi Babel dalam bentuk investasi jangka panjang.
Marshal menilai bahwa apa yang menjadi tuntutan ini sangatlah setimpal. Karna menurutnya, selama ratusan tahun adanya aktifitas pertambangan timah, tidak ada yang didapatkan masyarakat Babel. Artinya tidak ada kebermanfaatan untuk Babel dari penambangan timah itu sendiri, kecuali hanya untuk menopang makan sehari-hari masyarakat saja.
“Kenyataanya Babel juga tidak bisa maju oleh masyarakatnya sendiri yang konservatif dalam berpikir serta bertindak, karena ada saja masyarakat yang berdalih pada lapangan pekerjaan bila pertambangan itu ditutup,” tuturnya.
“Padahal Babel bisa maju dengan sektor-sektor lainnya, dan isu seperti ini selalu dimunculkan pada saat terjadinya konflik antara pelaku pertambangan dengan masyarakat yang menolak pertambangan,” sambung Doktor Ilmu Ekonomi ini.
Sementara itu, terkait dalam menangani persoalan tambang ilegal, menurut Marshal, haruslah dilakukan pendekatan yang komprehensif terhadap masyarakat, khususnya yang terdampak secara langsung.
Kendati begitu, dirinya juga tak menampik bahwa hingga saat ini masih begitu banyak masyarakat yang mejadikan sektor tambang sebagai mata pencarian utama dan penutupan tambang tanpa alternatif dapat berdampak buruk terhadap ekonomi lokal.
Berikut contoh solusi yang ditawarkan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat :
1. Pelatihan dan Pendidikan Keterampilan Alternatif kepada masyarakat sesuai latar belakang pendidikan masyarakat, seperti pertanian, peternakan, atau usaha kecil dan Program ini bisa disesuaikan dengan potensi daerah setempat.
2. Dukungan untuk Usaha Mikro dalam bentuk bantuan modal atau akses ke kredit mikro bisa diberikan bagi mereka yang ingin memulai usaha baru setelah tambang ditutup.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal perlu mengidentifikasi potensi lain yang ada di daerah tersebut, seperti pariwisata, kerajinan, atau pertanian berkelanjutan, dan mendukung perkembangan sektor tersebut untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
4. Keterlibatan Komunitas dalam Keputusan yang melibatkan komponen dan elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penutupan tambang. Dengan adanya dialog, solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dapat dirancang bersama.
“Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya memikirkan kelestarian lingkungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ungkapnya lagi.
Walaupun demikian, Marshal kembali menegaskan, bahwa tujuan pembahasan kali ini tak lepas dari kontribusi PT Timah untuk Babel. Bahkan, bila perlu ‘manajemen konflik’ akan dimunculkan sebagai nilai tawar bagi Babel kepada PT Timah agar keinginan dalam menaikan royalti dapat terwujud.
“Kita hanya menginginkan nilai tawar yang tinggi dalam kontribusi timah melalui royalti 10% tersebut, karena lambat laun Timah akan habis dan pengangguran pasti akan terjadi, bila hanya mengandalkan 1% dari royalti timah, kapan kita bisa membangun Babel kembali,” tutupnya.
(T-APPI)
