Maluku, Indolensa – Kakanwil BPN Provinsi Maluku, Fransiska Vivi Ganggas S.H, M.A.P, menjadi Inspektur Upacara (Irup) dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Ke-64 Tahun 2024, Selasa, 24 September 2024, pukul 08.00 WIT – di Lapangan Kanwil BPN Provinsi Maluku
Upacara Peringatan Hari Agraria Dan Tata Ruang Tahun 2023 dihadiri secara langsung oleh Asisten Pemkot Ambon, perwakilan Forkopimda Kota Ambon, Kepala BPN Kota Ambon, serta para Kepala Perangkat Daerah.
Perlu di ketahui dalam acara tersebut dilakukan penyamatan PIN Satya lencana dan dilakukan penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada tujuh penerima, di antaranya:
1. Sertifikat hak pakai instalasi pemerintah atas nama Pemerintah RI CK Kementerian Pertahanan, dan Pemerintah Desa Latta.
2. Sertifikat hak guna bangunan atas nama PT PLN (Persero).
3. Sertifikat hak milik badan hukum keagamaan atas nama Gereja Protestan Maluku.
4. Sertifikat hak wakaf untuk Mesjid Al-Ikhsan dan Mesjid Assyifa.
5. Sertifikat hak milik perorangan atas nama Hayati Sahid.
Penyerahan sertifikat ini dilakukan oleh Kepala Kantor ATR/BPN Provinsi Maluku Fransiska Vivo Ganggas, S.H., M.A.P., didampingi Kepala Kantor ATR/BPN Kota Ambon Sjane F. Tehupeiory, S.P.
Dalam amanatnya, Kakanwil BPN Provinsi Maluku membacakan Sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Pada Peringatan Hari Agraria Dan Tata Ruang.
Kakanwil BPN Provinsi Maluku menuturkan bahwa tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang yang juga merupakan Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ke-64.
Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024 mengusung tema ‘Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2025’.
Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah menjadi nilai penting dalam memberikan landasan bagi masyarakat. Saat ini Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan tanah tahun 2017 sebanyak 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 atau main 250% dalam 7 tahun terakhir.
Pada kesempatan tersebut, Kakanwil ATR/BPN mengapresiasi atas kinerja luar biasa dari ATR/BPN dalam menyelesaikan proses sertifikasi tanah.
“Inilah bukti nyata dari kenerja luar bisa dari seluruh jajaran ATR/BPN Maluku yang telah berupaya dengan cepat menyelesaikan proses sertifikasi tanah di Maluku. Khusus untuk tanah milik Pemerintah Maluku. Selamat Hari Agraria Dan Tata Ruang Tahun 2024, terima kasih atas kerja luar biasa dari seluruh jajaran ATR/BPN,” ungkap Kakanwil BPN Maluku.
Selain itu, Kakanwil BPN Maluku, berharap agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tidak hanya melalui PTSL, tapi juga mencakup sertifikat barang milik negara, barang milik daerah, pengelolaan aset negara yang baik dan efektif.
Hal ini dapat mengurangi potensi konflik terkait kepemilikan dan penggunaan tanah sehingga menciptakan stabilitas sosial di masyarakat, dan menunjang terwujudnya pemerintah yang bersih dan baik.
Kepastian hukum melalui sertifikat tanah turut meningkatkan geliat perekonomian masyarakat. Tercatat pada ekonomi yang dihasilkan sejak dimulai PTSL pada tahun 2017 hingga saat ini sebesar 6.721 triliun yang terdiri dari pajak penghasilan PPHBH.
Sebagai bukti adaptasi kita terhadap perkembangan zaman, Kementerian ATR/BPN terus membangun infrastruktur teknologi untuk memberikan layanan digital yang efisien bagi masyarakat termasuk implementasi sertifikat elektronik.
Kakanwil BPN Maluku, menyampaikan 3 September 2024 telah terbit 1 juta 112.879 sertifikat elektronik yang diterbitkan 465 Kantor Pertanahan termasuk Kantor Pertanahan yang tersebar di Provinsi Maluku.
“Dari total 486 Kantor Pertanahan di Indonesia artinya 95,6% Kantor Pertanahan telah mengimplementasikan layanan sertifikat elektronik. Program sertifikat elektronik ini sejalan dengan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE yang mendorong kemudahan layanan publik di Indonesia yang cepat aman transparan dan berkualitas, ujarnya.
Beberapa sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik akan mengundang ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia.
“Fokus kita pada bidang agraria tata ruang yang efektif menjadi kunci untuk menciptakan kemudahan investasi di suatu daerah tentunya melalui perencanaan yang terintegrasi kemudahan perizinan kepastian hukum serta dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan tata ruang memegang peranan penting sebagai pintu masuk terbaik bagi investasi, ” Ungkapnya.
