Maluku, Indolensa – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Tahun 2024.
Rakor Lintas Sektoral untuk Operasi Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah – Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah provinsi Maluku Tahun 2024 ini digelar di Rupattama Mapolda Maluku, Kota Ambon, Kamis (25/7/2024).
Turut hadir dalam rapat untuk sinergitas pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif, aman, damai dan sejahtera di wilayah provinsi Maluku ini dihadiri Forkopimda Provinsi Maluku, PJU Polda Maluku, Ketua KPU Maluku, Ketua Bawaslu Maluku, Danrem 151/Binaya, Kapolresta Ambon, dan pejabat terkait lainnya.
Kapolda Maluku dalam sambutannya mengatakan, rakor lintas sektoral yang dilaksanakan jelang Pilkada 2024 untuk menyamakan persepsi dan tujuan, baik secara taktis maupun teknis. Hal ini dilakukan untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman, damai dan sukses, selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Maluku.
Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk membangun sinergitas dari berbagai unsur serta mematangkan segala bentuk kesiapan serta mengantisipasi setiap pelanggaran dan hambatan yang akan terjadi.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik yang mana dalam lima tahun sekali ini, kita melaksanakan pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden dan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan amanat undang undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota beserta wakilnya yang dijabarkan dalam PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota,” jelasnya.
Persiapan Pemilu 2024 merupakan tanggung jawab bersama oleh semua pihak yang hadir saat ini, karena akan menjadi momen politik yang sangat penting dan krusial. Polri dalam hal ini Polda Maluku secara optimal menerapkan manajemen pengamanan secara terpadu dan komprehensif dengan mengerahkan segala sumber daya organisasi yang ada dan memperkokoh serta meningkatkan sinergitas dan kerja sama dengan stakeholder.
Untuk itu, Polri sebagai aparat penjaga kamtibmas dan penegak hukum memiliki tanggung jawab bersama semua pihak, yaitu pemerintah daerah, TNI, KPU dan Bawaslu serta mitra keamanan lainnya untuk menciptakan rasa aman pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Maluku.
“Polda Maluku bersama TNI dan Pemprov Maluku perlu membangun sinergi, komunikasi dan koordinasi serta kolaborasi antar semua lembaga instansi untuk menjaga keamanan di provinsi Maluku selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Mari Kita wujudkan pilkada serentak tahun 2024 yang aman dan kondusif di Maluku, ” pintanya.
Pada kesempatan itu, Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menekankan agar penyelenggara pilkada melakukan Sosialisasi secara masif ketentuan dan peraturan tentang pemilihan kepala daerah, perbedaan perbedaan yang krusial dengan Pemilu dan potensi kerawanannya.
Disamping itu agar memantapkan sentra gakkumdu antara Bawaslu, Polri dan kejaksaan serta pengadilan, kesamaan penafsiran hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, membuat pedoman teknis dan cara bertindak dalam penanganan pelanggaran Pilkada. Kapolda juga menghimbau semua pihak Melakukan cooling system kepada semua tokoh parpol dan tokoh masyarakat, serta Menyiapkan semua sumber daya baik personel dan peralatan dalam mengantisipasi setiap ancaman dalam tahapan Pilkada serta meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam menciptakan Pilkada yang aman, damai dan sukses.
Pada Kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, juga menyampaikan sambutannya. Ia menyampaikan beberapa hal, di antaranya atas nama pemerintah provinsi Maluku pihaknya memberikan apresiasi atas terselenggaranya Rakor ini.
“Kita perlu bersinergi baik dari unsur Pemda, TNI Polri, KPU, Bawaslu terutama dari segi keamanan hingga pesta demokrasi dapat berjalan aman dan lancar tanpa hambatan dan gangguan,” harapnya.
Pemerintah daerah provinsi Maluku telah mengalokasikan Dana kepada KPU provinsi Maluku yang sudah di cairkan 100 % dan untuk Bawaslu telah dicairkan sebesar 76,34%. Kekurangannya akan dicairkan paling lambat awal Agustus 2024, begitu juga untuk dana pengamanan Pilkada kepada TNI -Polri dalam proses administrasi.
Selain itu pemerintah Provinsi Maluku telah menyiapkan Moda Transportasi guna mendukung kelancaran dan keamanan logistik ke setiap kabupaten kota.
“Kami menghimbau kepada seluruh unsur terkait dan masyarakat agar sama sama kita mensukseskan pemilukada tahun 2024, jaga keamanan dan ketertiban di masing masing lingkungan,” pintanya.
Ia berharap perbedaan boleh saja tetapi tidak boleh terpecah belah. Jangan juga terpengaruh dengan berita hoax, isu sara dan kebencian terutama kepada Seluruh ASN, anggota TNI dan Polri.
“kita sebagai contoh mari kita jaga netralitas serta bekerja dengan profesional dan etos kerja yang tinggi,” pungkasnya.
Selanjutnya rapat lintas sektoral dilanjutkan membahas langkah-langkah teknis dan taktis untuk mengantisipasi kendala dan hambatan serta mencari solusi untuk keamanan,kelancaran dan kesuksesn pilkada serentak tahun 2024 di Maluku.
