Ambon, Indolensa – Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tahun 2024, serta untuk menjamin perlindungan Kesehatan terhadap penyakit dan kematian dari Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, (Rabu, 10/01).
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon, Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan ingin memastikan perlindungan kesehatan melalui skrining riwayat kesehatan dan memastikan keaktifan peserta Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada.
“Skrinning riwayat kesehatan dilakukan satu kali dalam setahun kepada setiap Peserta BPJS Kesehatan yang berusia diatas 15 tahun. Dan hal ini bisa dilakukan melalui website skrining. Setelah Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada selesai melakukan skrining riwayat kesehatan, dan memiliki risiko penyakit, maka diharapkan agar mereka melakukan. pemeriksaan Kesehatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dokter Subair menyambut baik koordinasi bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon.
“Skrining kesehatan memang adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan, karna untuk memastikan Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Provinsi Maluku maupun di daerah kabupaten/kota semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat sebelum dan selama Pemilu,” ujar Subair.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datim, Astuti Usman mengharapkan agar Petugas yang berada di kabupaten/kota yang tidak memiliki jaringan data yang memadai untuk mengakses website skrining riwayat kesehatan agar dibantu atau diberikan solusi untuk mengatasi hal tersebut.
“Cakupan wilayah Provinsi Maluku ini terdiri dari kabupaten/kota yang mana beberapa daerah kabupaten belum memiliki jaringan data yang memadai sehingga akan terkendala untuk mengakses website skrining. Kira-kira bagaimana mengatasi hal tersebut atau solusi dari pihak BPJS Kesehatan seperti apa,” tutur Astuti.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi, dokter Andi Muhammad Dahrul Muluk menyampaikan bahwa untuk mengatasi keterbatasan jaringan. pada daerah kabupaten terpencil maka akan diberikan formulir skrining riwayat kesehatan.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa di wilayah Provinsi Maluku ini masih ada daerah kabupaten yang belum didukung oleh jaringan data yang memadai, sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka kami akan memberikan formulir skrining Riwayat kesehatan kemudian jika sudah selesai diisi, nanti kami dari pihak BPJS Kesehatan yang akan menginput pada website skrining,” jelas Andi.
Andi menambahkan bahwa dirinya berharap agar skrining Riwayat kesehatan ini dapat diisi sebelum terselenggaranya Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
“Kami berharap agar sebelum Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 ini dimulai, semua Petugas Penyelenggara Pemilu dapat mengisi skrining riwayat kesehatan sehingga bisa dipilah mana yang memiliki resiko rendah atau resiko tinggi riwayat penyakit. Selanjutnya jika ada Petugas yang memiliki resiko tinggi maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” ucap Andi.
Pada akhir perbincangan, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, dokter subair mengucapkan
terima kasih kepada BPJS Kesehatan karena telah berkoordinasi terkait implementasi surat edaran Bersama tentang pelaksanaan skrining Riwayat kesehatan dan optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilu.
“Kebetulan besok itu kami ada rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan salah satu agenda pembahasan pada besok hari yaitu skrining riwayat kesehatan petugas pemilu dan status keaktifan Peserta dalam Program JKN, sehingga hasil dari pertemuan kita ini dapat saya laporkan progressnya pada saat rapai,” ujar Subair.
