Maluku, Indolensa – Panglima Kodam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Syafrial, menutup kegiatan dialog kebangsaan yang digelar di Gedung Plaza Presisi Manise, Polda Maluku, Kota Ambon, Rabu (8/11/2023).
Sebelumnya, kegiatan dialog kebangsaan tersebut dibuka oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif. Saat Pangdam menutup kegiatan, turut hadir Kapolda Maluku, Wakapolda, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Forkopimda Maluku, KPU, Bawaslu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, OKP dan Insan Pers.
“Dialog kebangsaan yang mengusung tema peran masyarakat dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai sebagai sarana integrasi bangsa di wilayah Maluku, ini Alhamdulillah sudah dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Pangdam dalam sambutannya.
Pangdam mengatakan, Pemilu serentak akan dilaksanakan di 11 kabupaten/kota di Maluku. Di tahun politik, berpotensi membuka cela terjadinya berbagai ancaman, baik kerawanan yang disebabkan karena bentrok antar kampung, manipulasi perolehan suara, pemungutan suara ulang, konsentrasi massa, pelanggaran ASN, kekurangan surat suara, money politik, penggunaan surat suara orang lain, penurunan baliho, unjuk rasa, pemilih ganda, adalah masalah-masalah yang berpotensi terjadi dalam proses Pemilu nanti.
“Oleh karena itu kita harus melakukan pengamanan Pemilu secara optimal. Dan dalam pengamanan Pemilu ke depan Kodam XVI/Pattimura tentunya bersama-sama dengan Polda Maluku dan stakeholder lain, akan mengarahkan personil maupun materil alutsista di seluruh tempat pemungutan suara yang tersebar desa, kelurahan, kecamatan, pada kabupaten/kota khususnya di daerah Maluku. “Kita libatkan juga para Babinsa, kemudian satuan tempur, dan satuan banpur yang dimiliki oleh Kodam XVI/Pattimura,” ungkapnya.
Mayjen Syafrial menegaskan, Kodam XVI/Pattimura menjunjung tinggi netralitas TNI dengan tidak terlibat dan tidak menjadi bagian dari partai politik kecuali sudah keluar dari TNI. “Nah ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya di Pasal 39 menegaskan bahwa anggota TNI tidak boleh berpolitik praktis, maupun menjadi anggota partai dan ditegaskan juga di Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dalam hal ini secara tegas akan diberlakukan sanksi hukum bagi yang melanggar,” tegasnya.
Kodam Pattimura, lanjut Mayjen Syafrial, bertekad untuk mensukseskan Pemilu, dan menjaga kedamaian sehingga pesta demokrasi yang akan berlangsung dapat terwujud dengan baik, aman dan lancar.
“Kemudian implementasi netralitas TNI di Pemilu, yang pertama Kami tidak memihak memberikan dukungan kepada pasangan calon atau partai politik,” tegasnya.
Selain itu, TNI juga tidak memberikan fasilitas ataupun sarana prasarana yang dimiliki sebagai tempat kampanye. TNI pun tidak memberikan arahan kepada keluarga prajurit maupun PNS TNI berkaitan dengan pemilu. “Kemudian yang keempat, tidak memberikan tanggapan terhadap quick count dalam bentuk apapun. Yang kelima para komandan atasan bertindak tegas terhadap prajurit maupun PNS TNI yang terlibat politik praktis dan yang keenam prajurit maupun PNS TNI yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, calon kepala daerah, harus mengundurkan diri dari dinas TNI,” ungkapnya.
Enam hal tersebut merupakan implementasi TNI yang sudah disebarluaskan ke seluruh jajaran sampai ke prajurit yang terendah. “Inilah langkah konkrit yang dilakukan TNI dalam mengawal pesta demokrasi,” katanya.
Menurutnya, yang paling penting dalam mensukseskan Pemilu yang aman, dan damai adalah partisipasi dan peran masyarakat. Antara lain mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu pada masyarakat. Ini dilakukan melalui penyuluhan, forum diskusi, kampanye, dan media sosial. “Dialog kebangsaan hari ini juga merupakan salah satu contoh untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai,” jelasnya.
Terpisah, Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, mengaku, dialog kebangsaan yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk cooling system, artinya menjaga agar tahapan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu sejuk, aman dan damai.
“Kita bersama KPU, Bawaslu, dan stakeholder yang lain khususnya aparat keamanan dari Kodam XVI/Pattimura kita juga menyampaikan beberapa hal yang mungkin dikomunikasikan kepada masyarakat khususnya tadi yang kita undang adalah organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi lintas terkait,” katanya.
Intinya, lanjut Irjen Latif, kegiatan yang bertujuan untuk cooling system akan terus dilakukan sampai nanti menjelang hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari 2024.
“Harapan Kita khususnya di Maluku ini semua rangkaian kegiatan Pemilu dapat berjalan sejuk, aman dan damai, tetap menghormati perbedaan dan pilihan, tapi kita menjaga agar tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol atau ada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi pemilu,” harapnya.
Irjen Latif juga berharap tidak ada pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan Pemilu dengan mengangkat politik identitas, ataupun isu SARA. Polri punya komitmen akan melakukan pengamanan, pengawasan, monitoring termasuk di dunia cyber khususnya. “Karena pasti akan muncul hoax yang mungkin merugikan pihak-pihak tertentu. Kita berharap itu tidak terjadi dan saya titipkan teman-teman media mari kita sama-sama jaga pesta demokrasi ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita komitmen Panglima TNI, Kapolri, saya sudah menyampaikan ke jajaran tentang netralitas Polri dalam pemilu 2024,” tandasnya.
