Kasus Dugaan Pencabulan Di Bangka Tengah Dalam Atensi Penuh Kepolisian

Pangkalpinang, indolensa.com,- Dalam regulasi UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, pasal 30 ayat (1) dan (2) jelas disebutkan tentang tata cara hukum, bagaimana seharusnya menangani kasus-kasus yang menjerat anak dibawah umur, Sabtu 17 September 2022.

“Anak yang ditangkap WAJIB ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak,” demikian amanat UU tadi.

Bacaan Lainnya

Dengan begitu, kalaupun dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka yang masih berusia dibawah umur, pihak penegak hukum mesti memenuhi koridor yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32 UU No 11/2012 tersebut.

Sementara itu, redaksi baru saja menerima informasi tentang adanya kasus dugaan pencabulan yang menimpa seorang anak balita di wilayah hukum Polres Bangka Tengah.

Dalam keterangannya, pihak kepolisian Bangka Tengah via Kasat Rsskrim Polres Bangka Tengah, AKP Wawan seizin Kapolres Bangka Tengah, AKBP Mochamad Risya Mustario, Sik,SH, MH, menyebutkan bahwa pihaknya dalam kelindan kasus ini bukan mrngabaikan rasa keadilan publik yang terkesan memaksa penahanan pada tersangka anak dibawah umur.

“Pihak kepolisian sudah menjalankan apa yang diamanatkan oleh UU No 11/2012. Proses riksa (pemeriksaan) sudah dilakukan, sementara jika memakai aturan yang sama soal penahanan anak sebagaimana dinyatakan dalam UU, maka akhirnya justru kita yang melanggar,” sebut Perwira Menengah Polres yang cukup ramah dengan media ini melalui sambungan ponsel.

Kasat Reskrim tidak menampik ketika wartawan menanyakan apakah kendala penahanan yang dimaksudkan berupa belum adanya ruang khusus penahanan untuk anak di Mapolres Bangka Tengah.

Namun demikian, sambung Wawan, pihaknya tetap dalam tupoksi yang jelas dan terukur menyangkut adanya tudingan beberapa media lokal yang berasumsi bahwa penanganan kasus ini luput dari pantauan Kapolres Bangka Tengah.

“Tidak benar itu bang, kita tetap dalam koridor abreviasi slogan PRESISI (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan), bahkan kasus ini mendapat atensi lebih dari Pak Kapolres,” imbuhnya.

Kasat Reskrim berharap kedepannya, para stakeholder yang lainnya bisa memperhatikan pentingnya ruang khusus pelayanan bagi anak dibawah umur yang tersangkut masalah hukum.

“Iya, harapannya untuk rencana ruang tahanan baru agar berkenan dibuat juga sel tahanan anak dan sel tahanan wanita,” tukas Wawan.

Sebagai pelengkap informasi, sesuai amanat UU, selain memerlukan perlakuan khusus pada anak-anak yang tersandung masalah hukum, UU juga mengamanatkan Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak yang sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the child). Sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi
tentang Hak-Hak Anak). (RED)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *