Tambak Udang DiDuga Ilegal, Masih Beroperasi Di Kawasan HL Bedukang

Tambak Udang DiDuga Ilegal, Masih Beroperasi Di Kawasan yang disinyalir merupakan kawasan HL di dusun Bedukang, desa Deniang Kecamatan Riau silip. Senin 09/05/2022

Aktifitas tersebut sempat menimbulkan polemikĀ  dimasyarakat, bahkan sudah dilaporkan oleh LBH DPD HKTI Babel Ke Polda Babel.

Selain saling klaim status lahan yang dijadikan lokasi tambak udang tersebut, beberapa pihak juga ikut masuk dalam pusaran dugaan kasus perambahan hutan oleh oknum pengusaha ini

Team Media Melakukan konfirmasi minggu (08/05) kepada pihak Polda Babel dan menyatakan bahwa dugaan kasus yang dilaporkan oleh LBH DPD HKTI Babel ini masih dalam tahap penyelidikan dan akan segera dilakukan pemanggilan saksi ahli.

“Sejauh ini masih berjalan tahap penyelidikan, dan berdasarkan pemeriksaan kemarin, dia (DY) juga mengaku sudah mengurus izin. Segera akan dipanggil saksi ahli,” kata Dirkrimsus Polda Babel, Kombes M Irhami lewat sambungan telepon whatsapp Minggu malam.

Sementara itu, Ketua LBH DPD HKTI Provinsi Babel, Adv. Boediono saat dikonfirmasi membenarkan soal adanya pelaporan yang dilakukan oleh DPD HKTI Babel.

“Iya benar karena ada dasar yang membuat kami melaporkan dugaan kasus perambahan hutan serta perusakan lingkungan,” tegasnya.

Adv. Boediono pun menguraikan dalam konfirmasi, bahwa sesungguhnya berdasarkan percakapan dengan Ketua Asosiasi Tambak Udang, Nusirwan, menyebutkan ada 41 pengusaha tambak udang di kabupaten Bangka ini yang terdaftar. Dan sayangnya, sebut Boediono, nama oknum pengusaha tersebut justru tidak ada.

“Data yang ada di kami menyebutkan, bahwa yang bersangkutan baru dalam tahapan mengajukan. Baik itu di beberapa dinas dan BPN Kab Bangka. Jadi belum secara resmi bisa membuka usaha tambak seperti sekarang,” kata Boediono.

Tak cuma hal tersebut, Boediono juga bilang bahwa dari informasi yang didapatnya dari petugas penyidik KPLH Bubus Panca, area yang digarap oleh oknum pengusaha tadi jelas masuk dalam kawasan Hutan Lindung, atau restrict area.

“Waktu tim kami investigasi lapangan, mereka sempat mengirim share loc via whatsapp mereka, sejenak kemudian direply oleh penyidik polhut KPLH Bubus Panca bahwa koordinat yang dimaksud masuk dalam kawasan HL,” sebutnya.

Permasalahan area yang diklaim sebagai area milik pribadi oknum pengusaha tadi, sedari dulu diketahui tidak berubah peruntukkannya, yakni sebagai kawasan hutan lindung pantai. Walau belakangan, pihak oknum pengusaha bersikeras bahwa wilayah HL tersebut adalah milknya.

“Di surat tersebut kan tertera nama orang lain bukan nama yang bersangkutan,”imbuh Boediono.

Terpisah, menurut pakar hukum terkemuka di Bangka Belitung, Lawyer Darmo Soetomo, menyoal pro dan kontra permasalahan tambak udang di Dusun Bedukang Desa Deniang Riau Silip Bangka yang sedang jadi bahan perbincangan hangat saat ini, dijelaskan oleh Darmo Soetomo bahwa dalam ilmu hukum ada yang disebut sebagai azas retroaktif.

“Artinya begini, kalau penyidik menyebut oh ini kan ada Omnibus Law atau UU Ciptaker jadi tidak bisa dituntut, itu keliru. Jadi saya ambil contoh begini, kalau ada perbuatan pidana yang terjadi sebelum berlakunya Ommibus law maka harus dipakai UU yang lama. Apalagi kan informasinya sudah pernah disidik oleh instansi lain (KPLH Bubus Panca),” bebernya.

Ketika konfirmasi dipertajam lagi dengan pertanyaan apakah dugaan tindak pidana ini bisa disidik dengan UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup, Lawyer Senior ini mengamini. “Nah itu, karena dugaan tindak pidana ini kan diduga terjadi sebelum berlakunya UU Omnibus Law, jadi UU itu yang seharusnya dipakai,” imbuhnya lagi.

Selain itu, Darmo Soetomo menyarankan agar pihak penyidik berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal pidana dalam berbagai aturan hukum yang ada. Sebabnya, selain harus memahami alur pidana yang terjadi, Darmo menyebut ada beberapa teori hukum yang harus benar-benar dipahami oleh penyidik.

“Analaginya begini, jika misalnya ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang sebelum berlakunya UU Tipikor, maka yang harus diterapkan adalah UU Tipikor yang lama, tahun 1971 kan sudah ada UU tersebut, ini yang dimaksud dengan azas retroaktif tadi,” tandas Darmo Soetomo.

(Team)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.