Diduga Ada Aktor, dibalik Mudah dan Cepatnya Pergantian Jabatan di Tubuh Pemprov Babel

Pangkalpinang, IndoLensa.Com,-

Pergantian pejabat dalam struktur organisasi, baik di lingkup pemerintahan dan instansi lainnya merupakan hal yang biasa. Malah di beberapa pemerintah daerah lainnya merupakan bentuk apresiasi petinggi daerah kepada kinerja mumpuni anak buahnya yang berprestasi. Pertanda, punish and reward berjalan dengan baik, Rabu 06/04/2022.

Meski begitu, dalam promosi atau pergantian jabatan tadi tentu harus mengedepankan prinsip clean and clear government sebagaimana amanat yang terdapat dalam UU No 5/2014 tentang ASN.

Baru-baru ini, publik Bangka Belitung kembali dihebohkan dengan adanya mutasi dan promosi yang dilakukan oleh Pemprov Babel. Pasalnya, ada posisi jabatan yang diduga sarat unsur KKN-nya. Mengingat yang bersangkutan merupakan anak kandung dari seorang Kepala BKPSDMD Pemprov Babel, Susanti.

Situasi ini konon terjadi pada ME, seorang Aparatur Sipil Negara yang merupakan anak dari Kepala BKPSDMD Pemprov Babel yang begitu mudahnya melenggang pindah dari Pemkab Bangka Tengah ke Pemprov Babel.

Ironisnya, baru satu bulan menjabat sebagai analis pemberdayaan Perempuan dan anak pada dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kepulauan bangka belitung, sekarang sudah berpindah lagi ke lahan basah sebagai kepala seksi pendaftaran, pendataan dn penagihan UPTB wilayah kota Bakeuda.

Foto istimewa

Padahal diketahui masa tugasnya masih jauh dari minimal 10 tahun mengabdi di Negeri Selawang Segantang, yang sering disebut menjadi masa pengabdian seorang ASN baru boleh mengajukan pindah setelah mengabdi selama 10 tahun, dimana Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 Pasal 52.

Tentang perpindahan ini, menimbulkan aroma yang tak sedap. Hadi Susilo, aktivis dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) bahkan melayangkan protes yang disebutkan sebagai surat terbuka pada Selasa (5/4/2022). Sasaran yang ditujunya jelas, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Pemprov Babel, Susanti yang diketahui adalah orangtua dari ME.

Isi surat terbuka itu mempertanyakan atas pengangkatan ME sebagai Kepala Seksi ( Kasi) Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan di Bakeuda Provinsi Bangka Belitung.

Dalam poin suratnya itu, salah satunya mempertanyakan soal boleh atau tidaknya ASN pindahan dari Kabupaten langsung diangkat menjadi Kasi di lingkungan Pemprov Babel. Dia juga mempertanyakan tentang masa pengabdian ME yang baru 7 tahun sebagai ASN di Bateng namun bisa pindah ke Pemprov Babel.

Media pun melanjutkan meminta pendapat kepada mantan Kepala BKPSDMD Pemprov Babel  Huzarni Rani. Kepada awak media mengatakan :

“Yang pasti aturan dalam proses pengangkatan di Baperjakat tidak berjalan. Karena saya tahu pasti banyak golongan III D, yang masih antri untuk mendapatkan promosi jabatan. Pengamatan saya, sejak Kepala BKD yang sekarang ini menjabat banyak proses mutasi, rotasi atau promosi jabatan tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya,” kata Huzarni Rani saat diwawancara oleh media Rabu siang.

Huzarni menilai, pihaknya menyayangkan kebijakan yang dilakukan oleh Kepala BKPSDMD yang saat ini dijabat oleh Susanti, menurutnya banyak mekanisme terkait pengangkatan atau bahkan demosi jabatan yang ironisnya justru dilanggar.

“Saya pribadi menilai, proses yang sekarang jadi sorotan publik Babel ini tentunya luput dari pengawasan Sekda Babel. Artinya adalah, sebagai komponen utama dalam BAPERJAKAT, pihak Sekda saya duga tidak mengetahui atas apa yang terjadi, kalau Sekda tahu saya pikir tidak seperti ini,” ungkap Huzarni.

Sebagai pelengkap informasi, pihak Pemprov Babel diketahui melakukan rotasi jabatan di lingkup Pemerintahan Provinsi. Mutasi Pejabat yang didasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/ /09 /HKPSDMD/2022.

Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil tersebut, berasal dari eselon II, III, dan eselon IV, yang berlangsung di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, pada Kamis 31/3/2022 yang lalu.

“Banyak aturan yang dilanggar. Misalnya tentang aturan minimal ada dua calon. Tapi faktanya, satu calon pun tetap dilakukan,” imbuh Huzarni.

Pengamat Sayangkan Mutasi Dilakukan disaat Jabatan Gubernur Tinggal Hitungan Hari

Sementara itu, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh redaksi. Ada indikasi dugaan maladministrasi terkait pengangkatan salah satu pejabat dimutasi tanggal 31/03 yang lalu. Infonya, pejabat tadi ditengarai “menabrak” aturan baku berupa Perda Kabupaten Bangka Tengah yang berisikan adanya kesepakatan seorang pegawai di lingkup pemkab Bangka Tengah minimal 10 tahun mendedikasikan baktinya baru dapat pindah ke tempat lain.

“Iya pak, oh per 1 Maret 2022 seingat saya masih tercatat sebagai pegawai di Kecamatan Koba,” ungkap sumber redaksi yang demi keamanan beliau, namanya dirahasiakan.

Dengan begitu proses pengangkatan pejabat bisa dibilang sebagai pejabat torpedo, karena mampu melesat tinggi melewati deretan pejabat lebih senior yang mengantri menunggu giliran SK pengangkatan.

Ditambah media juga mengendus adanya dugaan unsur pidana pemalsuan surat yang mana hal tersebut masuk dalam ancaman pidana Pasal 263 KUHP dengan ancaman maksimal penjara 7 tahun.

“Kalau mau ditelusuri, mudah sebenarnya. Lihat saja per tanggal 1 Maret 2022 kemarin tercatat absen dimana, dan menerima gaji dari provinsi atau kabupaten, infonya tanggalnya sengaja dibikin backdate agar “memenuhi” aturan,” ungkap seorang sumber lain yang bekerja sebagai ASN salah satu OPD.

Pada wawancara terpisah, Pemerhati/Pengamat Kebijakan Publik dan Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung/ (LP5 Babel), Jumli Jamaluddin menyatakan pendapatnya terkait kontroversi yang diduga terjadi dalam proses pengangkatan pejabat Provinsi Babel.

Jumli menyebut, pengangkatan ini juga dilakukan pada momen yang tidak tepat. Karena sepengetahuannya jabatan Gubernur sebagai pihak yang bertanda tangan dalam SK pengangkatan tinggal jangka hitungan hari saja.

“Kalau tidak salah kan tanggal 12 Mei mendatang sudah habis jabatan beliau. Belum lagi dugaan unsur KKN nya kan terasa, salah satu yang diangkat berdasarkan -informasi media- diduga kuat merupakan anak kandung pejabat Kepala BKPSDMD Pemprov yaitu pihak yang mengangkat jabatan. Sehingga membuat publik bereaksi dan tentu menimbulkan kegaduhan,” pungkas Jumli.

Media Mencoba melakukan Konfirmasi kepada Kepala BKPSDMD Babel, sayangnya sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi resmi dari  Kepala BKPSDMD.

1 thought on “Diduga Ada Aktor, dibalik Mudah dan Cepatnya Pergantian Jabatan di Tubuh Pemprov Babel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.